Network
BERITA KBB - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar Selatan untuk mengurangi kesenjangan di wilayah tengah dan selatan Jabar.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, saat mendampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam kunjungan kerja (kunker) di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat 23 Oktober 2020.
Uu menyampaikan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan utama di Jabar Selatan. Sedangkan masalah lain adalah infrastruktur wilayah yang belum terkoneksi dengan baik.
Baca Juga: Kaji Ulang Izin Pembangunan di KBU untuk Menjaga Fungsinya bagi Lingkungan
Untuk itu, Pemda Provinsi Jabar fokus terhadap peta Jalur Tengah Selatan (JTS) yang menghubungkan jalan lama di kawasan perkotaan (tengah) dan jalur pantai selatan (pansela).
"Apa yang disampaikan oleh masyarakat tentang konektivitas jalan, termasuk JTS salah satu solusinya, sekarang tengah dimatangkan oleh Pemda Provinsi Jabar dan segera terealisasi," ucap Uu.
Selain itu, lokasi pusat pemerintahan di Jabar Selatan dinilai terlalu jauh dengan masyarakat, sehingga percepatan peningkatan kesejahteraan kurang optimal. Solusinya, lanjut Uu, adalah Daerah Otonomi Baru (DOB) termasuk di Jabar Selatan.
Baca Juga: Kelompok Perempuan Terdampak Pandemi Mendapat Bantuan Program Jaring Pengaman Sosial dari Kemnaker
"Diharapkan Daerah Otonomi Baru di Jabar segera disetujui dan direalisasikan (oleh pemerintah pusat). Karena masyarakat di Jabar Selatan masih kesulitan menuju pusat pemerintahan masing-masing," tambahnya.
Terhadap masyarakat Jabar Selatan yang wilayahnya identik dengan pantai, Uu pun mendorong adanya dukungan kepada nelayan dan UMKM.
