Lakukan Percepatan Birokrasi, Menpan RB Tjahjo Kumolo Apresiasi Kejaksaan Agung

- 7 Oktober 2021, 19:07 WIB
Menpan RB menyerahkan buku hasil karya beliau yang berjudul “Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas” kepada Wakil Jaksa Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat saat berkunjung ke Kantor Kejati Jabar, Kamis 7 Oktober 2021
Menpan RB menyerahkan buku hasil karya beliau yang berjudul “Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas” kepada Wakil Jaksa Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat saat berkunjung ke Kantor Kejati Jabar, Kamis 7 Oktober 2021 /Instagram/Kejati Jabar

 

BERITA KBB-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyatakan jumlah jaksa di Jawa sudah tidak kekurangan lagi.

Sedangkan pelaksanaan reformasi birokrasi di wilayah Jawa Barat, menurut Menteri Tjahjo Kumolo sudah bagus namun masih ada kabupaten yang kosong Kejari nya yakni Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Pangandaran.

Menteri Tjahjo Kumolo mengharapkan dengan kebutuhan jaksa yang sudah cukup maka diharapkan semakin profesional dan cepat melayani masyarakat.

Baca Juga: Saham BBCA Resmi Stock Split, Simak Tanggalnya, Jangan Sampai Ketinggalan

Baca Juga: Terbongkar! Bukti Baru Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang Diungkap Polisi, Satu Hal Bisa Dipastikan

"Kedatangan kesini saya kira memastikan bahwa Jawa Barat sebagai provinsi yang luas sudah bagus pelayanan publiknya, dari laporan Kepala Kejati Jabar tidak ada kendala hanya Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Pangandaran aja belum ada kantor Kejaksaan Negeri nya," ujar Menteri Tjahjo Kumolo kepada wartawan usai berkunjung ke Kantor Kejati Jabar Jl Naripan Kota Bandung, Kamis 7 Oktober 2021.

Menteri Tjahjo Kumolo berharap kejaksaan lebih meningkatkan penegakan hukum dan bersinergi dengan kepolisian dan KPK dala rangka kerangka membangun pemerintahan bersih. "Silahkan saja pers juga monitor," ujarnya.

Menteri Tjahjo Kumolo juga mengapresiasi Kejaksaan Agung cepat berinisiatif dalam rangka reformasi birokrasi termasuk dalam memonitor tentang paham radikalisme, fungsi intelejen, ikut dalam pemulihan ekonomi dan diharapkan penegakan hukum dilakukan secara terpadu.

Halaman:

Editor: Miradin Syahbana Rizky


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x