Mahfud MD: Silahkan Adu Argumen Soal Perppu Cipta Kerja

- 9 Januari 2023, 22:13 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD /
 
 
BERITA KBB - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) Cipta Kerja sah. Ia pun menyatakan bertanggung jawab atas sahnya penerbitan Perppu tersebut.
 
"Iya sah kalau urusan sah. Saya yang tanggung jawab bahwa ini (Perppu Cipta Kerja) sah," ujar Mahfud saat menjelaskan penerbitan Perppu Cipta Kerja, pada hari Minggu 8 Januari 2023, seperti dilansir ANTARA.
 
Mahfud kembali menegaskan bahwa Perppu Cipta Kerja diterbitkan pemerintah sebagai antisipasi ancaman situasi ekonomi global. Dia menyatakan, apabila dirinya tidak mengikuti sidang kabinet, mungkin juga ikut mengkritik penerbitan Perppu Cipta Kerja.
 
 
Namun, karena dirinya mengikuti sidang - sidang kabinet, maka Mahfud mengetahui situasi global yang mengancam, perlu direspons atau diantisipasi pemerintah dengan sebuah kebijakan strategis lewat perundang - undangan.
 
"Saya bicara dunia global seperti di sidang-sidang kabinet, saya katakan kalau saya tidak ikut sidang kabinet mungkin saya ikut mengkritik Perppu Cipta Kerja. Tapi karena saya ikut sidang kabinet, saya tahu ada hal - hal yang harus segera dikeluarkan tanpa harus melanggar undang - undang meskipun tidak membuat undang - undang, yaitu Perppu Cipta Kerja," ujar Mahfud.
 
Mahfud mengungkapkan, pada 2023 dunia internasional sudah dipastikan akan menghadapi badai ekonomi di mana akan terjadi resesi, inflasi, stagflasi, krisis energi dan sebagainya. 
 
Bahkan, kata dia, empat lembaga keuangan internasional yakni Bank Dunia, IMF, IDB dan OECD menilai Indonesia akan mengalami masalah di dalam pertumbuhan, terkait perkembangan ekonomi global.
 
Empat lembaga internasional itu memperkirakan pertumbuhan Indonesia tahun 2023 hanya akan berkisar antara 4,7-5 persen. 
 
Sementara proyeksi atau target pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi adalah minimal 5,3 persen.
 
Dari sisi geopolitik, kata Mahfud, perang Rusia-Ukraina juga akan menyebabkan terjadinya krisis energi, lonjakan harga-harga, serta inflasi, sehingga pemerintah harus melakukan antisipasi berdasarkan hitungan - hitungan lembaga ekonomi dunia tersebut.
 
"Antisipasinya harus membuat kebijakan strategis dari sekarang untuk menyelamatkan rakyat, untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
 
Mahfud menjelaskan, kebijakan strategis itu tidak bisa dikeluarkan sebelum UU Cipta Kerja diundangkan, di mana putusan Mahkamah Konstitusi menyebut UU Cipta Kerja harus diperbaiki pemerintah dan DPR RI dalam waktu dua tahun, dengan cara memasukkan lebih dulu sistem omnibus law dalam tata hukum Indonesia.
 
 
"Nah sistem omnibus law itu sudah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022. Sudah diuji ke MK oleh masyarakat, (sudah) sah, sekarang tinggal UU Cipta Kerjanya. Maka cara lain harus ditempuh yaitu UU Cipta Kerja itu harus disahkan dulu dengan perangkat peraturan perundang - undangan yang setingkat dengan undang - undang. Maka dikeluarkan lah Perppu," tegasnya.
 
Mahfud menegaskan, alasan mendesak dikeluarkannya Perppu adalah situasi global, di mana berbagai lembaga internasional meramalkan Indonesia akan mengalami persoalan ekonomi, dan dunia pada umumnya akan mengalami krisis ekonomi, resesi, krisis energi hingga geopolitik yang akan mengguncang.
 
Terkait penolakan buruh terhadap Perppu Cipta Kerja, Mahfud menilai hal itu biasa terjadi, dan merupakan suatu kemajuan dalam tata hukum Indonesia.
 
"Kalau pertentangan buruh ada yang menentang ada yang tidak, ahli hukum tata negara ada yang setuju ada yang tidak, itu silakan saja, kita berdemokrasi. Yang penting kita adu argumen bukan masuk ke soal - soal pribadi yang tidak ada hubungannya. Adu argumen saja, mari," ucap Mahfud.
 
"Makanya saya katakan seandainya saya dosen, yang bukan anggota kabinet, mungkin saya ikut mengkritik, karena saya tidak tahu. Tapi sesudah saya tahu peta dunia yang dipresentasikan di berbagai sidang kabinet, untuk memilih apakah ini Perppu atau undang - undang, perdebatannya dalam, oh iya ini sah. Nah isinya disetujui nanti di DPR," imbuhnya.***

Editor: Siti Mujiati

Sumber: Berbagai Sumber


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x