Network
BERITA KBB- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa kontroversi yang muncul setiap kali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah hal yang biasa.
"Setiap ada penyelenggaraan pilkada selalu ada kontroversi, misalnya kontroversi persyaratan, dulu kontroversi bisa calon independen atau tidak, sebaiknya parpol dibatasi mendukung calon, dan sebagainya. Selalu terjadi kontroversi," katanya, di Jakarta, Kamis (1/10/2020) seperti yang dilansir ANTARA.
Hal tersebut disampaikan Mahfud saat Webinar Mappilu PWI bertema "Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Sehat dan Berbudaya". Demikian pula pada pilkada tahun ini, kata Mahfud, muncul kontroversi, terutama yang paling hangat adalah mengenai pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19.
Baca Juga: Lebih dari 2.000 Bencana Terjadi Hingga Akhir September 2020
Baca Juga: Waspada Dampak La Lina Terhadap Potensi Ancaman Bencana Hidrometeorologi
Sebagian masyarakat, kata dia, menginginkan penyelenggaraan pilkada yang sudah dijadwalkan pada 9 Desember 2020 ditunda, sementara sebagian lainnya meminta pilkada tetap sesuai jadwal.
"Pada akhirnya keputusan harus diambil. Pasti ada yang setuju, ada yg tidak setuju. Itu biasa. Tidak pernah dalam satu momen pilkada tidak terjadi kontroversi. Jangankan di tingkat nasional, daerah pun muncul kontroversi," katanya.
Mahfud menyampaikan setidaknya ada dua pertimbangan pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020, yakni tidak ada yang bisa memastikan kapan berakhirnya COVID-19 jika pilkada kembali ditunda.
