Network
BERITA KBB- Perhelatan Piala Dunia U-20 yang direncanakan digelar di Indonesia. Nampaknya tengah menjadi perdebatan usai FIFA mencabut drawing di Bali.
PSSI menduga penyebab pembatalan tersebut usai Gubernur Bali menolak kehadiran Timnas Israel dalam piala dunia U-20 ini.
Sehingga ada banyak permasalahan dan kekhawatiran yang timbul jika benar Indonesia dibatalkan sebagai penyelenggara piala dunia U-20 2023.
Baca Juga: Sinopsis Tajwid Cinta Senin 27 Maret 2023: Syifa Lahiran, Keluarga Bahagia!
Bahkan, telah ada 3 negara yang siap untuk menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan sepak bola internasional ini, di antaranya Qatar, Peru dan Argentina.
Masyarakat Indonesiapun mengkhawatirkan terjadinya beberapa hal berikut yang imbasnya pada persepakbolaan Indonesia.
1. Indonesia akan dibekukan oleh FIFA
2. Indonesia bisa dikecam oleh negara - negara lain karena tidak melaksanakan amanat FIFA
3. Indonesia tidak bisa mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan kalender FIFA
Baca Juga: Viral Manusia Tinggal di Atas Pohon selama 2 Tahun di Kota Malang, Gubuk Dieksekusi Satpol PP
4. Indonesia tidak akan memiliki kesempatan kembali untuk dipilih FIFA menjadi tuan rumah ajang olahraga.
5. Indonesia akan dicoret sebagai kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034.
6. federasi olahraga dunia akan mempertimbangkan untuk tidak memilih Indonesia sebagai tuan rumah pesta olahraga termasuk olimpiade.
7. Indonesia akan dikecam karena bertindak diskriminatif mencampuradukan olahraga dengan politik.
Baca Juga: Motor Listrik Honda U GO GT Resmi Diluncurkan di China, Berikut Harga Juga Keunggulannya!
8. Pemain, pelatih, wasit, klub dan masyarakat kehilangan mata pencaharian dan 500.000 orang lebih terdampak langsung kalau sepakbola Indonesia terhenti
9. Timnas U16, U19, U20 tidak boleh ikut serta dalam ajang sepakbola internasional jika FIFA membekukan PSSI dan berdampak hilangnya potensi ekonomi hampir triliunan rupiah.
Meski demikian, Pihak PSSI tengah mencari cara dan solusi terkait permasalahan tersebut dan berdiskusi dengan presiden maupun Menteri Luar Negeri.***
