Network
BERITAKBB - Sebanyak 60 persen perekonomian Indonesia ternyata masih ditopang oleh kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sayangnya, regulasi kerap menjadi kendala bagi pelaku UMKM untuk berkembang.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, meskipun UMKM menyumbang 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) perekonomian RI, persentase sebesar itu dinilai belum cukup produktif. Sebab, persentase itu tidak sebanding dengan jumlah populasi pelaku UMKM yang mencapai 99,9%.
"Harusnya bisa lebih besar lagi kontribusinya, makanya kita targetkan kontribusi UMKM sebesar 65% pada 2024 nanti, dengan cara fokus pada kegiatan produksi dan peningkatan daya saing UMKM," kata Teten di Jakarta, Selasa (24/8/2021).
Persentase yang relatif masih rendah juga terlihat pada kontribusi ekspor. Sumbangan UKM terhadap ekspor baru mencapai 14% dan ditargetkan menjadi 17% pada 2024. Rasio kewirausahaan juga dinilai masih rendah, baru 3,47% atau tertinggal dibandingkan dengan negara sesama ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.
"Kita berharap rasio kewirausahaan bisa menjadi 4% pada 2024. Angka 4% itu merupakan persentase minimal bagi sebuah negara untuk bisa dikatakan sebagai negara maju," ujar Teten.
Menteri Teten menambahkan, ada tugas yang tak kalah pentingnya yaitu menyiapkan UKM masa depan atau sering disebut sebagai the future UKM, di mana UKM ini sudah masuk dalam industri pasok nasional maupun global.
"UKM masa depan adalah UKM yang memiliki background dan bisnis model yang bagus, dan menguasai teknologi," pungkas Teten.
Untuk mengatasi kendala birokrasi, Teten Masduki mengajak segenap pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak dan melakukan pendekatan profesi ketimbang regulasi.
"Terlebih saat ini perubahan terjadi sangat dinamis, kita harus mampu mengantisipasinya bahkan bisa menjadi inovator," ujar MenkopUKM.
