BERITA KBB - Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan tidak tahu menahu ada transaksi di balik upaya Pemkab Bogor mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
Adanya transaksi suap, kata Bupati Bogor Ade Yasin merupakan inisiatif anak buahnya.
"Ya saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya, tapi sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab," kata Ade Yasin di KPK, Kamis 28 April 2022.
Bupati Bogor Ade Yasin keluar dari Gedung KPK untuk digelandang ke mobil tahanan pada pukul 05.56 WIB.
Hal itu merupakan keterangan awalnya ke publik selepas terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan berstatus sebagai tersangka.
Ade Yasin menyebut kasus ini ada karena inisiatif anak buahnya.
Ade Yasin bahkan menyebut inisiatif ini adalah bencana.
"Itu ada inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB inisiatif membawa bencana," kata Ade.
Ade Yasin menegaskan dirinya tidak terlibat dan tidak diperintah siapa pun dalam kasus ini.
"Tidak terlibat, nggak ada (yang memerintah)," katanya.
Dalam kasus ini, Ade Yasin diduga menyuap Rp 1,9 miliar ke pegawai BPK perwakilan Jawa Barat.
Suap bertujuan agar Kabupaten Bogor bisa kembali mendapat predikat WTP untuk tahun 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan delapan tersangka, termasuk Bupati Bogor Ade Yasin.
Berikut ini rinciannya:
Pemberi Suap:
1. Ade Yasin, Bupati Bogor periode 2018-2023
2. Maulana Adam, Sekdis Dinas PUPR Kabupaten Bogor
3. Ihsan Ayatullah, Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor
4. Rizki Taufik, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor
Penerima Suap:
1. Anthon Merdiansyah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis
2. Arko Mulawan, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor
3. Hendra Nur Rahmatullah Karwita, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa
4. Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa.***