Berita KBB - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah Jabodetabek untuk menerapkan Work From Home (WFH) dengan kapasitas 50 persen bagi Aparatur Sipil Negara dan karyawan BUMN serta BUMD.
Hal ini sehubungan dengan upaya pengendalian polusi udara Jakarta dan sekitarnya, yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas peningkatan kualitas udara Jabodetabek, Senin 14 Agustus 2023 pekan lalu.
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA mengungkapkan, penerapan WFH 50 persen itu dikecualikan kepada para pegawai pelayanan publik langsung dan pelayanan esensial.
Baca Juga: Vaksinasi COVID-19 Bakal Dipungut Biaya Per 1 Januari 2024, Berikut Penjelasan Kemenkes RI
"Pemda di wilayah Jabodetabek agar mendorong karyawan swasta dan dunia usaha untuk melakukan WFH dan WFO sesuai kebijakan instansi/pelaku usaha terkait," ujar Safrizal, Rabu 23 Agustus 2023 dikutip dari Kemendagri.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 itu mencakup beberapa hal pokok yang harus dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten serta bupati/walikota se-Jabodetabek untuk mengurangi polusi udara di wilayah masing-masing.
Upaya mengurangi polusi udara Jakarta dan sekitarnya itu, juga membatasi kendaraan bermotor, peningkatan pelayanan transportasi publik, pengetatan uji emisi, optimalisasi penggunaan masker, pengendalian emisi lingkungan, penerapan solusi hijau, dan pengendalian pengelolaan limbah industri.
Kebijakan WFH 50 persen ini diharapkan dapat mengurangi polusi udara Jakarta dan sekitarnya yang disebabkan mobilitas masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor pribadi untuk beraktivitas.
Sebagai informasi, per Rabu 23 Agustus 2023, indeks kualitas udara Jakarta berada di angka 165 dengan kategori Tidak Sehat dan kandungan polutan PM2,5 sebanyak 75,4µg/m³, menurut situs IQAir.
Kandungan sebanyak itu disebut 15 kali lebih besar dibanding nilai ambang batas kualitas udara tahunan WHO.
Tangerang juga memiliki indeks kualitas udara yang serupa dengan Jakarta, dengan kandungan PM2,5 lebih tinggi yakni 83µg/m³.
Berbatasan dengan Jakarta di selatan, kualitas udara di Depok lebih buruk menyentuh angka 181 US AQI, dengan konsentrasi polutan PM2,5 tertinggi yakni 113µg/m³.
Sementara, indeks kualitas udara Bogor berada di angka 95 US AQI berkategori Menengah, dengan polutan PM2,5 sebesar 33,2 µg/m³.
Adapun indeks kualitas udara di Bekasi mencapai 126 US AQI dengan kategori Tidak Sehat Bagi Kelompok Sensitif. Konsentrasi PM2,5 berada di angka 45,6µg/m³ yang 9,1 kali lebih besar daripada nilai ambang batas WHO.***