Kemudian ada pula 5.716 orang yang terdiri TNI/Polri dan ASN yang masuk ke dalam lingkup pertahanan dan keamanan (hankam).
Ada 23 pejabat negara, 785 pejabat pimpinan tinggi dan 4.919 jabatan fungsional juga akan ikut dipindahkan.
“Memang yang prioritas adalah untuk lingkup personel TNI dan ASN di lingkup Hankam. Informasinya mereka akan lebih dahulu pindah sebanyak 5.716 orang,” ujarnya.
Menurut Arizal, dalam skenario yang telah dibuat, terdapat 70 kementerian/lembaga yang akan dipindahkan sampai dengan tahun 2024.
Hanya saja, lembaga tinggi negara yang akan dipindahkan terlebih dahulu ke IKN adalah Presiden dan Wakil Presiden.
Kemudian, kementerian koordinator, kementerian triumvirat, kementerian/lembaga pendukung kinerja presiden dan wakil presiden.
Selain itu, kementerian/lembaga pendukung pembangunan, kementerian pendukung infrastruktur IKN dan kementerian/lembaga hankam dan penegak hukum.
Guna menindaklanjuti pembahasan penetapan pemindahan 70 kementerian/lembaga dan ASN ke IKN, pemerintah sudah melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait sejak 4 Januari 2022.