Network
BERITA KBB - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan agar provinsi punya kewenangan lebih besar dalam mengatur distribusi vaksin ke kabupaten/kota agar lebih tepat sasaran dan pas.
Selama ini provinsi hanya menjadi penyalur vaksin ke kab/kota, di mana daftar alokasi telah ditetapkan pemerintah pusat. Namun setelah vaksin didistribusikan, ternyata ditemukan ada kab/kota yang berlebih dan sebaliknya ada yang kekurangan.
Menurutnya, distribusi vaksin ke kab/kota akan lebih efektif dan efisien jika misalnya pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada provinsi untuk mengatur daftar alokasi.
“Daftar alokasi dari Kemenkes masih belum 100 persen akurat. Kami mengusulkan agar alokasi vaksin diserahkan kepada provinsi,” ujar Ridwan Kamil saat jumpa pers virtual dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu, 4 Agustus 2021.
“Kalau sekarang kita ibaratnya hanya jadi ‘tukang pos’, menerima vaksin kemudian menyalurkan sesuai daftar alokasi (yang disusun pusat),” tambahnya.
Ridwan Kamil punya analisis sendiri agar vaksinasi di daerah tepat sasaran. Jika ikut daftar alokasi Kemenkes, ada lima kab/kota yang dalam hitungan lima hari sudah habis. Setelah itu daerah tersebut tidak dapat jatah lagi. Sementara ada juga yang dikasih di satu bulan itu belum habis.
Baca Juga: Viral Beredar Video Usaha Bapak Ini Mengayuh Sepeda Sejauh 15Km Untuk Vaksin Covid-19
“Maka kami meminta agar diserahkan ke provinsi, kami yang mengatur distribusi ke daerah berdasarkan kecepatan dan analisa evaluasi kami, termasuk provinsi bisa membagikan kepada pihak ketiga,” tambahnya.
Gubernur menyebut untuk vaksinasi massal agar selesai Desember 2021 Jabar butuh 22 ribu vaksinator baru. Saat ini sedang dipenuhi bekerja sama dengan stakeholders seperti asosiasi perawat, TNI/Polri, hingga relawan.
