Network
BERITA KBB - Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Jawa Barat yang memiliki banyak daya tarik, baik dari segi wisata, pendidikan, bisnis, maupun budaya. Namun, di balik pesonanya, Kota Bandung juga menghadapi masalah klasik yang dialami oleh kota-kota metropolitan lainnya, yaitu ketersediaan lahan yang semakin terbatas.
Lahan yang sempit ini tentu berdampak pada kebutuhan perumahan bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung tahun 2020, jumlah penduduk Kota Bandung mencapai 2.575.478 jiwa, dengan tingkat kepadatan 14.583 jiwa per kilometer persegi. Sementara itu, menurut data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung tahun 2019, kebutuhan rumah bagi MBR di Kota Bandung mencapai 200.000 unit.
Namun, realitasnya, pembangunan rumah untuk MBR di Kota Bandung sangat sulit dilakukan, karena harga tanah yang sangat mahal dan keterbatasan lahan yang tersedia. Hal ini diakui oleh Ketua DPD Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jabar 2023-2027 Yudho Arlianto, yang mengatakan bahwa Kota Bandung tidak memungkinkan lagi untuk menjadi lahan pembangunan rumah untuk MBR3.
Baca Juga: Sinopsis Daftar Pemain Gadis Si Batu Menangis Jumat 15 September 2023 Pukul 14.45 WIB
“Kecuali kalau kita mau main building atau apartemen mungkin saat ini juga masih menjadi opsi,” kata Yudho dalam Musda DPD Himperra Jabar, Kamis malam (14/9/2023).
Yudho menjelaskan bahwa Jabar merupakan provinsi yang menyerap MBR terbesar secara nasional, dengan serapan mencapai 30 persen setiap tahunnya. Namun, lahan di Jabar pun terbatas dan tidak semua kota atau kabupaten dapat dibangun MBR seperti Kota Bandung.
“Kalau ditanya lokasi mana yang masih bisa dibangun, hampir semua lokasi masih bisa untuk dijadikan Perumahan Rakyat tapi kalau misalnya kita bicara komposisi atau kontribusi terbesar di Jawa Barat di mana sih untuk perumahan rakyat itu itu adanya saat ini masih Bogor Bekasi Karawang,” ujarnya.
Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan rumah bagi MBR adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang memberikan subsidi bunga kredit kepada MBR yang membeli rumah melalui pengembang. Namun, program ini juga memiliki kendala di Kota Bandung, karena harga rumah yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harga pasar.
Menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 552 Tahun 2016, harga rumah tapak FLPP untuk Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 130.000.000 dan harga rumah susun FLPP sebesar Rp 262.800.000. Namun, menurut data Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Jabar tahun 2019, harga rumah tapak di Kota Bandung berkisar antara Rp 300 juta hingga Rp 500 juta per unit.
Baca Juga: Sinopsis Daftar Pemain Jikalau Kau Cinta Nikahin Aku Dong Jumat 15 September 2023 Pukul 12.30 WIB
“Kalau kita bicara FLPP di Kota Bandung itu tidak mungkin lagi karena harga tanahnya sudah sangat tinggi. Kalau kita mau membangun rumah tapak dengan harga Rp 130 juta itu tidak mungkin,” kata Ketua REI Jabar Eddy Ganefo.
Eddy menambahkan bahwa solusi yang bisa dilakukan adalah membangun rumah susun atau apartemen dengan harga FLPP sebesar Rp 262 juta per unit. Namun, hal ini juga membutuhkan kerjasama antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat.
“Pemerintah harus memberikan kemudahan perizinan dan insentif pajak kepada pengembang yang mau membangun rumah susun untuk MBR. Pengembang juga harus mau mengambil risiko dan menyesuaikan margin keuntungan. Masyarakat juga harus mau beralih dari pola pikir rumah tapak ke rumah susun,” ujarnya.
Dengan kondisi seperti ini, tampaknya Kota Bandung memang tidak memungkinkan lagi menjadi lahan pembangunan rumah untuk MBR. Masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan harga terjangkau harus mencari alternatif di kota atau kabupaten lain di Jawa Barat, yang masih memiliki lahan yang cukup dan harga tanah yang lebih murah.
Disadur dari artikel: https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-017123413/kota-bandung-tak-memungkinkan-jadi-lahan-pembangunan-rumah-untuk-masyarakat-berpenghasilan-rendah
***
