Jabar Targetkan 27 Daerah Bentuk Gugus Tugas TPPO untuk Cegah Perdagangan Orang

- 28 April 2021, 14:23 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat membuka Rapat Kerja DPD KPPI Provinsi Jabar dengan tema “Optimalisasi Peran Perempuan Parlemen dalam Pelaksanaan Tugas DPRD” di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin 26 April 2021.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat membuka Rapat Kerja DPD KPPI Provinsi Jabar dengan tema “Optimalisasi Peran Perempuan Parlemen dalam Pelaksanaan Tugas DPRD” di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin 26 April 2021. /Biro Adpim Jabar/Yogi P/

BERITA KB  - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menargetkan 27 kabupaten/kota di Jabar memiliki Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada 2021.

Saat ini, baru 15 kabupaten/kota yang sudah membentuk Gugus Tugas TPPO. Pembentukan Gugus Tugas TPPO dinilai penting sebagai upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

"Saya targetkan 12 kabupaten/kota lainnya segera membentuk Gugus Tugas TPPO," kata Emil dalam Rakor Penanganan TPPO secara virtual dari Grand Hyatt Jakarta, Rabu 28 April 2021.

Baca Juga: Covid-19 di India Memburuk, Menyeramkan hingga Kekurangan Oksigen Seperti dalam Masa Perang

Emil menuturkan, berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban TPPO. Tindakan ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir maupun tidak.

"TPPO terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena sosial dan menjadi permasalahan serius yang dihadapi pemerintah provinsi mengingat jumlah penduduknya terbesar se-Indonesia," ucapnya.

Emil menuturkan, ketidakseimbangan relasi gender atau peran antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan, hingga kini masih belum sepenuhnya terwujud. Hal tersebut disebabkan masih kuatnya nilai-nilai sosial budaya yang bersifat patriarki yang menempatkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan baik di lingkup domestik maupun publik.

Baca Juga: Densus 88 Tangkap Munarman atas Dugaan Kasus Terosrisme, Edi Hasibuan: Polisi Punya Bukti yang Cukup

"Dampak ketimpangan relasi kekuasaan itu mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar menyebut, kasus TPPO di Jabar dalam kurun waktu tahun 2015-2021 yakni 29 kasus (2015), 30 kasus (2016), 51 kasus (2017), 17 kasus (2018), 13 kasus (2019), 10 kasus (2021) dan 12 kasus (sampai Maret 2021).

Halaman:

Editor: Ade Bayu Indra


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x