Network
BERITA KBB- Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa Eka Santosa menilai kehadiran Perhutanan Sosial (Perhutsos) dan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) diduga telah dijadikan alat untuk mobilisasi melanggengkan kekuasaan dinasti.
Menurut Eka, hal ini mulai nampak usai 6 juta hektare lahan yang telah dibagi-bagi nyatanya bukan diberikan kepada masyarakat. Melainkan kepada para pendukungnya demi melanjutkan kepemimpinan saat ini.
“Kehadiran KHDPK dan Perhutsos apa benar kebijakannya untuk kesejahteraan rakyat? Rakyat yang mana? Regulasi mengalihkan fungsi lingkungan hutan itu hingga saat ini mencapai 6 juta hektare kurang bijak,” tutur Eka yang juga mantan pimpinan Komisi 2 DPR RI ini.
Baca Juga: Kembalilah Pak Jokowi
Dia menambahkan, indikasi mengarah ke politik dinasti semakin menguat kala putra Presiden Jokowi telah resmi menjadi Cawapres bagi Capres Prabowo Subianto. Menurut dia, majunya Gibran dengan menghancurkan tatanan hukum di institusi sekelas Mahkamah Konstitusi pun semakin mengarahkan bahwa KHDPK hanya alat untuk bagi-bagi lahan kepada pendukungnya.
“Apa iya membangun sebuah dinasti harus mengorbankan suatu tata nilai budaya politik demokrasi? Tapi saya yakin sekarang masyarakat kita dewasa,” tutur mantan Ketua DPRD Jabar tersebut.
Menurut Eka, hubungan KHDPK dengan majunya Gibran secara tidak langsung telah terkoneksi dengan dinasti politik Presiden Jokowi. Sebab, Presiden Jokowi sempat menyampaikan bahwa pembagian lahan melalui Perhutsos dan KHDPK mencapai 12,7 juta hektare. Dan saat ini masih setengahnya.
