Network
Berita KBB - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Ripwi Ahmad Sulaeman mengatakan, pihaknya segera melakukan pemetaan daerah rawan konflik menjelang Pemili 2024.
"Rencananya ke depan kita patakan basis wilayah, ketika mau menghadapi tahapan kampanye," kata Ripqi pada Kamis, 6 Oktober 2022.
Ia menjelaskan, pemetaan daerah rawan konflik Pemilu ini akan disusun berbasis kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif serta pengambilan pertimbangan bagi aparat untuk menerjunkan personel keamanan.
Baca Juga: Geger! Warga Bandung Barat Temukan Mayat Menggantung di Area Hutan
KPU Kota Cimahi menargetkan pemetaan itu rampung sebelum Pemilu 2024 berlangsung.
Sebelumnya hasilnya tuntas, KPU akan gencar melakukan sosialisasi. "Kita targetkan tuntas sebelum tahapan kampanye," ucap Ripqi.
Menurut Ripqi, dalam perhelatan Pemilu 2024, potensi konflik bisa saja terjadi di tiap tahapan dengan pemicu berbeda-beda. Ia mencontohkan, pada tahapan pendaftaran Parpol, nama keanggotaan masing-masing partai dapat jadi perselisihan karena adanya KTP ganda identik.
"Ganda eksternal itu kan potensi berselisih antara satu Parpol dengan Parpol yang lain, salah satu pencegahannya kita sosialisasikan aturan. Kaya anggota yg sudah pindah Parpol tapi masih tercatat di parpol sebelumnya, dalam regulasi harus diklarifikasi KPU," terangnya.
Baca Juga: Setangkai Bunga dari Ratusan eks Personel Satpol PP KBB yang Punya Makna Mendalam
Selain pada tahapan pendaftaran Parpol, KPU mewaspadai potensi konflik pada pelaksanaan kampanye, masa tenang, dan hari H penghitungan suara.
"Biasanya pada tahap kampanye, khususnya pemasangan alat praga kampanye yang dipasang ditempat terlarang, tahapan pemungutan serta penghitungan suara," pungkasnya.***
