Network
BERITA KBB- Tokoh masyarakat Lembang sependapat dengan pernyataan Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan terkait adanya Pansus yang dibentuk oleh DPRD KBB terkait rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan ASN.
Menurut Hengky, rotasi serta mutasi pejabat ASN merupakan sepenuhnya hak prerogatif kepala daerah dalam hal ini dirinya sebagai Bupati. Sebab, kata dia, Bupati merupakan pejabat Pembina kepegawaian.
"Ini kan hak prerogatif Bupati. Pertama kita harus paham terkait kedudukan kita masing-masing Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian. Jadi tidak boleh melebihi kewenangan. Insya Allah di setiap mengambil keputusan kita on the track," ucap Kang Hengky seusai rapat Paripurna KUA & PPAS Tahun Anggaran 2024 dan Pansus II pembahasan rotasi & mutasi jabatan di Hotel Novena.
Baca Juga: Jadwal Trans TV Jumat 1 September 2023, Tayang Film John Wick dan The Hateful Eight
Hal senada dikatakan Tokoh Masyarakat Lembang Poppy S Noeraeni. Bahkan, Poppy menuding kepentingan tersendiri bagi DPRD saat melakukan pembentukan pansus.
"Saya curiga ada udang dibalik batu. Pansus rotasi mutasi DPRD KBB dijadikan "bargain" oleh DPRD ke Bupati KBB untuk menaikkan pokir dewan di tahun 2024.
Seperti polemik hak interpelasi DPRD KBB terkait rotasi dan mutasi pada tahun 2021 lalu, " tuturnya.
Poppy mengungkapkan saat itu, ujung dari hak interpelasi kepada Bupati adalah naiknya anggaran Pokir DPRD KBB hingga 100 persen. Dan sebagai masyarakat Bandung Barat, dirinya justru tak merasakan manfaat dengan naiknya anggaran Pokir DPRD KBB.
"Ini seperti syair lagu Ariel Noah, dan terjadi lagi, kisah lama yg terulang kembali. Jangan kaya dulu lah polemik DPRD hak interpelasi ke bupati ujung-ujungnya Pokir DPRD naik 100 persen," tuturnya.
