Kemnaker Kemukakan Manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi Pekerja Ter-PHK

- 15 Juli 2021, 21:05 WIB
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi /Humas Kemnaker/

Namun, katanya, untuk mendapatkan manfaat JKP tersebut, pekerja yang ter-PHK terlebih dahulu harus menjadi peserta program JKP.

Baca Juga: Sinopsis Buku Harian Seorang Istri Jumat 16 Juli 2021: Dewa Temukan Surat dari Arman untuk Mama Farah

Adapun persyaratan peserta program JKP, yaitu WNI yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, yaitu untuk usaha skala besar dan menegah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM, sekurang-kurangnya mengikuti program JKK, JKM, dan JHT.

Kemudian untuk usaha kecil dan mikro diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKK, JHT, dan JKM.

"Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun, dan termasuk pekerja PKWT," ucapnya.

Baca Juga: Profil dan Biodata Dhani Satpol PP Gowa yang Memukul Ibu Hamil Pemilik Toko, Ada Instagram, Twitter, Facebook

Adapun sumber pembiayaan dari JKP, yakni iuran pemerintah pusat sebesar 0,22%, sumber pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14% dan Jaminan Kematian 0,10%, Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yg dilaporkan ke BPJS dengan batas upah sebesar 5 juta rupiah.

Lebih lanjut dikemukakan Anwar,  terkait penerima program JKP yang diatur yaitu pekerja yang mengalami PHK sesuai dengan UU Cipta Kerja (Pasal 154A UU No. 11 Tahun 2020), pekerja yang berkeinginan untuk bekerja kembali dan pekerja yang memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan serta membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.

Hal ini, sambungnya, tidak berlaku untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia.***

 

Halaman:

Editor: Ade Bayu Indra


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x