Network
BERITA KBB - Anggaran Pungutan Ekspor yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seharusnya kembali ke petani melalui pemberdayaan petani sawit hingga ke daerah-daerah non penghasil sawit.
Salah satunya melalui peremajaan kelapa sawit dengan anggaran sebesar Rp30 juta per hektar. Juga melalui hilirisasi dan pengembangan produk turunan kelapa sawit lainya.
"Kami berharap ke depan, angkanya ditambah sesuai skala ekonominya," kata Haerudin Amin, Anggota Komisi IV DPR RI dalam Sosialisasi dan Expo Sawit Baik di Garut, Senin, 28 November 2022.
Acara ini diselenggarakan berkat kerja sama yang baik antara Anggota Komisi IV DPR RI, Haerudin Amin, SAg, MM dengan BPDPKS dan Aspekpir (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat) selaku penyelenggara kegiatan.
Di Garut, katanya, sudah memiliki perkebunan sawit. Tetapi sudah mulai berganti dengan tanaman lain. Pengembangan budidaya kelapa sawit di Garut memerlukan pemahaman karena petani trauma dengan penurunan harga.
Helmi Muhansyah, Kepala Divisi UMKM BPDPKS mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya BPDPKS untuk berperan dalam sinergi kampanye sawit baik di Indonesia.
Baca Juga: Kode Redeem Free Fire Hari Ini, Kamis 1 Desember 2022. Segera Klaim Skin dari Garena
Walaupun di Garut, kelapa sawit belum berkembang secara masif, namun manfaat sawit turut dirasakan masyarakat Garut melalui berbagai produk turunanya sehingga hal ini yang harus diketahui bersama, salah satunya melalui sosialisasi sawit baik.
Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Garut Deni Herdiana mengatakan petani adalah sektor yang tahan banting, terbukti saat krisis tahun 1998, petani tetap bertahan. Ke depan, petani akan lebih ekonomis dan punya masa depan.
