Network
Pelaksanaan capacity building ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas,
kualitas, dan kinerja BPR. Turut hadir dalam kegiatan dimaksud Kepala OJK
Provinsi Jawa Barat, Indarto Budiwitono dan Kepala OJK Jabodebek dan Provinsi
Banten, Roberto Akyuwen.
Jumlah BPR Bodebek mengalami penurunan dari sebelumnya 124 BPR di 2016 menjadi 100 BPR di 2023. Penurunan jumlah BPR tersebut disebabkan adanya upaya-upaya pengawasan dalam penyehatan BPR. Sebanyak 11 BPR melakukan aksi korporasi berupa penggabungan (merger), 3 BPR berpindah kantor pusat ke wilayah lain dan sebanyak 9 BPR ditutup (cabut izin usaha).
Baca Juga: Hadapi Ketidakpastian Perekonomian Global, OJK Pastikan Jasa Keuangan Jabar Tetap Stabil
Selama Kantor OJK Provinsi Jawa Barat menjalankan tugas dan fungsi pengawasan
BPR di wilayah Bodebek, tercatat adanya peningkatan siginifikan pada aset, penyaluran kredit, dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).
Per 31 Desember 2023, tercatat total aset BPR Bodebek sebesar Rp6,709 triliun, meningkat Rp1,506 triliun (29,31 persen) jika dibandingkan dalam 3 periode (tahun
2020) sebesar Rp5,203 triliun.
Sedangkan realisasi penyaluran kredit sebesar Rp4,828 triliun, meningkat sebesar Rp1,094 triliun (29,31 persen) jika dibandingkan 2020 sebesar Rp3,733 triliun dan penghimpunan DPK sebesar Rp4,054 triliun meningkat sebesar Rp982 miliar (31,98 persen) jika dibandingkan posisi 2020 sebesar Rp3,07 triliun.
Baca Juga: OJK Tingkatkan Inklusi Keuangan dan Pemerataan Kesejahteraan Bulan Inklusi Keuangan 2023
“Kami mengapresiasi kerja sama dan koordinasi yang terbangun luar biasa dari
seluruh BPR di wilayah Bodebek untuk dapat tumbuh berkembang bersama sehingga dapat menghadapi berbagai macam tantangan bersama OJK Provinsi Jawa Barat,” kata Indarto.
BPR di wilayah Bodebek diharapkan tetap menjaga kinerja positif dan terus
melanjutkan upaya-upaya perbaikan kualitas kredit, terutama kredit restrukturisasi debitur terdampak Covid-19 yang belum terselesaikan, melakukan penguatan pemodalan dalam rangka pemenuhan modal inti minimum dan
pemenuhan kelengkapan pegurus dalam rangka penguatan tata kelola BPR.
OJK juga akan terus mengoptimalkan penyempurnaan kebijakan di sektor jasa
keuangan agar terbangun dan terimplementasi sistem pengawasan yang semakin
efektif sehingga seluruh lembaga jasa keuangan dapat tumbuh sehat dan
berkelanjutan.***
