Network
Acara diskusi yang dipandu oleh Lukman Nurhakim, yang juga aktifis 1998 dan pernah aktif di Unit Studi Ilmu Kemasyarakatan-Unpar ini, diikuti oleh puluhan mantan aktifis mahasiswa 1998 yang dulu berasal dari berbagai kampus seperti Yodisman Sorata, Febrianto, Budi Hermansyah (Unpad), Opik (KM-ITB), Nicko Pardede, Ricky (Universitas Widyatama/STIEB), Anton Shulton (STHB), Irzal Yanuardi (Unisba), Sugeng (Unpas), dan lain lain, juga diikuti oleh sejumlah aktifis Mahasiswa era 2023-an, tercatat beberapa perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dari UNIKOM, UIN, Presma ITB, Presma UBK, Presma STIMIK dan STT Bandung.
Lebih lanjut Eko mengatakan, “Sekalipun kondisi sekarang berbeda relasi-relasi dalam Gerakan Mahasiswa berbeda karena adanya tahun politik, tapi tidak menutup kemungkinan aksi-aksi akan menjadi semakin besar, urun rembuk aktifis lintas generasi di Bandung beberapa waktu yang lalu hingga hari ini kita berkumpul menjadi waktu yang tepat untuk kita terus mengkonsolidasikan gerakan menolak hegemoni kekuasaan Jokowi ini”.
Aktifis 1998 lain, Nicko Pardede, mengemukakan hal senada, “Gerakan Mahasiswa tahun 2023-an, harus mulai mengkonsolidir di berbagai kampus-kampus untuk kembali turun ke jalan, agenda Pilpres dan agenda internal terkait masa periode kepengurusan BEM jangan menjadi hambatan’ ungkapnya. “Pola-pola seperti tahun 1998 dimana gerakan aksi dan pers mahasiswa bisa saling mengisi ruang-ruang gerakan di tengah sempitnya waktu mahasiswa kini antara bergerak dan menyelesaikan masa kuliah yang membelenggu akibat tekanan kapitalisme pendidikan”.
Pada kesempatan tersebut, salah seorang mahasiswa dari BEM Areief Tegar Prawira dari Presma Unikom, mengamini kondisi yang tengah terjadi di lingkungan kampus karena adanya periode waktu kepengurusan dan keberlanjutan kaderisasi yang singkat, sehingga media social yang menjadi alat komunikasi penting yang bisa disampaikan diantara mereka”.
Bagi mereka cara-cara Jokowi memuluskan anaknya mengikuti kontestasi dalam pilpres 2023, tidak mencerminkan suara dan keinginan generasi Z, saat ini, untuk apa memaksakan anak muda menjadi pemimpin dengan cara yang tidak meritokrasi seperti itu. “Generasi kami butuh contoh yang baik bukan dengan mengacak-acak dan mengakali konsitusi dengan alasan sudah mengikuti aturan dan proses demokrasi yang akal-akalan. Mhasiswa tengah mengkonsolidasikan dengan kampus-kampus dan jejaring secara nasional dalam waktu dekat ini” demikian menurut Hisyam, seorang aktifis mahasiswa dari kampus yang sama di Unikom.
Hal ini diamini pula oleh Febrianto, jika BEM merupakan ruang-ruang gerakan yang singkat dan terbatas, komunitas-komunitas hobby punya peluang yang sama untuk bergerak, “Komunitas sepakbola misalkan, jika kepentingannya terusik dan sejalan dengan pikiran dan gagasan perubahan, maka gerakan mahasiswa tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan mahasiswa”, ujanya.
Hal yang menarik justeru diungkapkan oleh Yodisman Sorata dan Irzal Yanuardi, “ Kami aktifias 1998 telah melakukan kesalahan fatal, selama dua kali periode masa kepemimpinan Jokowi, berbagai aktifis 1998 turut memenangkan Jokowi ke tampuk kekuasaan dengan harapan Jokowi bisa menjaga demokrasi secara substansial, namun yang terjadi dimasa akhir periode ke 2 kekuasaannya, Jokowi telah larut dalam nikmatnya berkuasa, 80% kepuasaan survey tentang pemerintahannya patut digugat, jalan yang kami tempuh tidak sesuai harapan, “Kami meminta maaf kepada generasi muda saat ini” pungkasnya, “Pemilu 2024 tanpa Jokowi menjadi wajib untuk dikonsolidasikan dan dikonkretkan dalam aksi”, dan aktifis 1998 tidak akan membiarkan gerakan mahasiswa saat ini sendirian.
Diskusi yang dimulai pukul 15.00 wib ini, tak terasa semangin hangat dan panas, Konsolidasipun menjadi isu hangat pembicaraan diskusi yang akan diturunkan dalam aksi mimbar demokrasi dan konsolidasi demokrasi yang akan melibatkan massa mahasiswa dan elemen rakyat bertepatan dengan Hari HAM se-Dunia pada 10 Desember 2023, diskusi ditutup pada pukul 18.00 wib, melalui pernyataan akhir Budi Hermansyah, bahwa “mahasiswa 2023 harus membuat sejarah dan kepemimpinannya atas penolakan praktek-praktek Neo orde Baru saat ini, dan itu adalah tugas Sejarah, Pemilu Tanpa intervensi tangan tangan kekuasaan Jokowi harus menjadi bagian fokus gerakan diantara isu turunan lainnya .***
