Network
Dia juga meminta pemerintah Australia untuk mendukung upaya mereka menggapai kemerdekaan dari Indonesia.
“Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia untuk mendukung kami. Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar,” kata Benny Wenda.
Pemerintahan sementara Papua yang dideklarasikan hari ini bertujuan untuk memobilisasi orang Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan.
Baca Juga: Sinopsis Radha Krishna Rabu 2 Des, Balram Memberi Tahu Krishna Bahwa Radha Memberinya Hukuman Berat
Setelah itu, ULMWP akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan demokratis yang saat ini tidak mungkin dilakukan di bawah pemerintahan Indonesia.
Ini akan berpusat pada perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama, serta melindungi hak-hak para migran Indonesia yang tinggal di dua provinsi tersebut.
Untuk diketahui, hingga 70 persen orang Papua Barat telah menandatangani petisi yang menolak upaya Pemerintah Indonesia untuk memperluas pendanaan untuk apa yang disebut ketentuan Otonomi Khusus yang pertama kali diperkenalkan ke dua provinsi tersebut tersebut pada tahun 2001.
Baca Juga: Innalilahi, Sopir Tewas Akibat Kecelakaan Beruntun di Tanjungsari, Sumedang, Ini Kronologinya
Petisi tersebut telah disampaikan kepada Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB oleh ULMWP pada tahun 2019.
Undang-undang Otonomi Khusus, yang akan berakhir tahun depan, seharusnya memberi Papua dan Papua Barat bagian pendapatan yang lebih besar dari sumber daya alam mereka yang kaya, bersama dengan otonomi politik yang lebih besar.
