Network
Menanggapi hal ini, kubu AHY kemudian meminta pertanggung jawaban pemerintah, mengingat pengangkatan Ketua Umum Partai Demokrat ini dinilai tidak sah dan melibatkan orang dari lingkup pemerintahan sendiri, yang tak lain adalah KSP Moeldoko.
Melihat masifnya tanggapan publik, akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD buka suara soal KLB Demokrat ini. Melalui cuitannya beberapa waktu lalu, dia menyatakan bahwa masalah Partai Demokrat masih terbilang persoalan internal partai.
Tak hanya itu, dia juga menyamakan sikap pemerintah saat ini yang tak bisa turun tangan langsung, dengan yang dilakukan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang saat itu, tepatnya tahun 2008, juga terjadi dualisme kepemimpinan PKB.***
