Network
"Garam impor tidak boleh lebih dr 1,7 Jt Ton .. kalau lebih harga garam petani kita akan hancur .. lagi ... please !," sambungnya.
Baca Juga: Nostalgia, Menhan Prabowo Subianto Unggah Foto 37 Tahun Silam, Netizen Dibuat Rindu dan Terharu
Lebih lanjut, Susi menyangkan bahwa di tahun 2018, kewenangan KKP untuk mengatur neraca garam sudah dicabut oleh PP No.9, yang berimbas pada harga garam itu sendiri.
"Bila impor garam bisa diatur tidak lebih dr 1,7 jt ton .. maka Harga garam petani bisa seperti tahun 2015 sd awal 2018 .. bisa mencapai rata2 diatas Rp 1500 bahkan sempat ke Rp 2500 .. sayang dulu 2018 kewenangan KKP mengatur neraca garam dicabut oleh PP 9," ujarnya.
Sebelumnya, berdasarkan informasi yang beredar, PDI Perjuangan telah meminta Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi, agar tidak bersikukuh melakukan impor beras dan garam.
Disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menteri sebagai pembantu presiden semestinya sejalan dengan kebijakan politik pangan presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional, serta berpihak pada petani.
“PDI Perjuangan sangat menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang sepertinya ngotot impor beras dan garam, dan mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementerian terkait, termasuk para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan,” tutur Hasto Kristiyanto dalam keterangannya.
Oleh karena itu, Mendag didesak agar melakukan dialog untuk menyerap aspirasi dan merilis data objektif sebelum mengambil keputusan.
Tak hanya itu, Mendag juga diminta untuk bekerjasama dengan Kementerian Pertanian, Bulog, asosiasi petani pakar pertanian, dan para kepala daerah.
