Network
BERITA KBB- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendapatkan gelar profesor kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) dari Universitas Pertahanan (Unhan). Pengukuhan kepada Presiden kelima ini dilakukan melalui sidang senat terbuka yang berlangsung pada Jumat 11 Juni 2021.
Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian menuturkan, gelar tersebut diberikan kepada Megawati lantaran dinilai berhasil menghadapi krisis multi dimensi di massa pemerintahannya.
"Unhan mencatat keberhasilan Megawati saat di pemerintahan dalam menuntaskan konflik sosial seperti penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca bom Bali, dan penanganan permasalahan TKI di Malaysia,” ucap Octavian dalam keterangannya.
Baca Juga: Link Live Streaming FTV Chef Tampan Manisnya Wagelasih, Tayang Sekarang di SCTV
Aspek lain yang dinilai, kata Octavian yaitu Megawati menjadi presiden pertama perempuan di Indonesia.
Bahkan, di era pemerintahan Megawati pertama kalinya diselenggarakan Pemilihan Umum Legislatif dan Presidensial secara langsung.
Dia mengatakan, Unhan juga telah menerima hasil penilaian Dewan Guru Besar Unhan atas seluruh karya ilmiah Megawati sebagai syarat pengukuhan menjadi profesor.
Baca Juga: Megawati Soekarno Putri Mendapat Gelar Profesor Kehormatan, Ditayangkan Live di Zoom Meeting
Adapun gelar itu merupakan gelar Kehormatan Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Pertahanan.
"Beberapa guru besar dari dalam negeri yang memberikan rekomendasi akademik berasal dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri papan atas. Sedangkan guru besar dari luar negeri berasal dari Jepang, Cina, Korea Selatan dan Perancis," ungkapnya.
Ditambahkannya, sebelum pengukuhan gelar oleh Ketua Senat Unhan dilakukan, Megawati akan menyampaikan orasi ilmiah.
Selaku kandidat penerima gelar, Megawati juga akan didampingi sejumlah Guru Besar pendamping kandidat.
Rencananya, acara ini akan turut dihadiri sejumlah pejabat, mulai dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Maruf Amin hingga sejumlah menteri.***
