Network
BERITA KBB - Tagar dan dukungan tiga periode untuk masa pemerintahan Jokowi makin masif dilaksanakan. Yang terbaru adalah dari Asosiasi Pemerintah Desa ( APDESI ).
Opsi perpanjangan masa jabatan presiden kali ini masih menuai pro dan kontra. Apalagi Indonesia masih belum usai menghadapi pandemi Covid-19 juga dilanda harga harga yang terus melambung.
Hidayat Nur Wahid mengatakan di cuitannya " Padahal Indonesia negara hukum. Kepala Desa memang boleh sampai tiga periode, tetapi Kepala Negara ( Presiden ) maksimal dua periode @5 tahun melalui Pemilihan Umum ( PEMILU ). Begitu ketentuan Undang Undang Dasar ( UUD ) 1945 Republik Indonesia pasal 7. Saat presidennya SBY, beliau legowo taati ketentuan ini, 2 periode saja.
Hingga saat tulisan ini, tweet tersebut sudah disukai oleh 2594 pengguna, 789 retweet dan 621 komentar.
Tidak sampai situ saja, Hidayat Nur Wahid yang juga mantan Majelis Permusyawaratan Rakyat berpesan harusnya APDESI mensukseskan program Menteri Dalam Negeri ( MENDAGRI ) sepakat dengan KPU dan DPR untuk laksanakan UUD: Pemilu dengan tetap pada tahun 2024.
Apalagi Menkopolhukan juga nyatakan tak ada agenda penundaan masa jabatan presiden.
Baca Juga: Daftar Pemain dan Sinopsis FTV Seberapa Gregetnya Cewek Belut, Ada Qausar Harta dan Masayu Clara
Dukungan yang disampaikan oleh APDESI tersebut ternyata menuai kontroversi.
Pasalnya, hari ini Ketua APDESI yang disahkan menurut Menkopolhukan tak terima organisasinya dicatut dukung Jokowi tiga periode.
Hidayat Nur Wahid juga mengkomentari hal tersebut, " Jadi ada 2 APDESI? : ada yang mendukung Jokowi tiga periode, tapi ada yang bersikap tetap taati konstitusi: masa jabatan Presiden tetap maksimal dua periode.
Baca Juga: Azka Corbuzier Persiapkan diri Lawan Vicky Prasetyo Malam Ini
Lalu, siapa yang mendeklarasikan hal tersebut dari APDESI, adakah oknum yang memanfaatkan hal tersebut.
Sampai berita ini ditulis, kami masih mencari konfirmasi atas hal tersebut. Yang jelas Jokowi dengan tegas menyatakan menolak memperpanjang masa jabatannya melalui postingannya di twitternya.
" Semua pihak harus taat pada konstitusi" ujar Jokowi di cuitannya.
Hal itu belum cukup, karena masih banyak elit politik dan kelompok yang menginginkan untuk memperpanjang masa jabatan kepala negara kali ini.***
