Network
BERITA KBB - Presiden China, Xi Jinping memperingatkan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden terkait Taiwan.
Peringatan ini disampaikan Xi Jinping dalam panggilan telepon.
China murka perihal rencana Ketua DPR AS, Nancy Pelosi yang akan mengunjungi Taiwan. Pelosi akan menjadi pejabat pertama AS yang mengunjungi Taiwan sejak 1997
Baca Juga: Kode Redeem Mobil Legend Hari Ini, Rabu 3 Agustus 2022. Segera Klaim dan Dapatkan Hadiah Skin Gratis
Selama ini, China menganggap Taiwan adalah wilayahnya. Namun, Taiwan bersikukuh mereka adalah negara sendiri dan berusaha melepaskan diri dari China.
Dalam sambungan telepon dengan Biden, Xi Jinping mengangkat isu relasi AS dan Taiwan yang sempat membuat China marah.
Dalam panggilan telepon selama dua jam 17 menit tersebut Xi juga menegaskan bahwa posisi pemerintah dan rakyat China terkait Taiwan sudah cukup jelas.
Gedung Putih menyarankan Nancy Pelosi agar mengurungkan niatnya untuk mengunjungi Taiwan terlebih dahulu.
Rencananya, Pelosi akan berkunjung ke Taiwan pada Agustus 2022.
Kirby mengatakan, belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan parlemen terkait rencana Pelosi berkunjung ke Taiwan yang didukung oleh fraksi Partai Demokrat dan Partai Republik.
Pelosi telah menjadi kritikus terhadap China selama lebih dari tiga dekade di parlemen AS.
Pelosi pernah membentangkan spanduk di Lapangan Tiananmen Beijing untuk mengenang mereka yang tewas dalam penumpasan berdarah terhadap pengunjuk rasa prodemokrasi pada 1989.
Pelosi juga pendukung unjuk rasa demi demokrasi di Hong Kong pada 2019 lalu.
Namun, sikapnya itu membuat dirinya menjadi sasaran kritik pedas dari Beijing dalam beberapa tahun terakhir, dan membuat hubungan diplomasi AS-China menjadi renggang.
Taiwan juga membutuhkan dukungan dari DPR AS yang dipimpin Pelosi.
Pelosi mengatakan pekan lalu bahwa penting bagi DPR AS untuk menunjukkan dukungan untuk Taiwan.
Taiwan sejauh ini masih di klaim sebagai wilayah China.
Namun, pejabat AS bisa saja berkunjung ke Taiwan tanpa izin dari China karena parlemen meloloskan Taiwan Travel Act pada 2018.***
