Network
BERITA KBB - Seorang pengacara kondang Henry Indraguna berhasil meraih predikat cum laude Doktor Hukum Universitas Borobudur atas desertasinya optimalisasi pengawasan eksternal hakim.
Dalam desertasinya tersebut ia menyarankan agar kewenangan Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim lebih diperkuat.
Yakni bisa memberikan sanksi kepada hakim yang terbukti melanggar peraturan dan undang-undang. "Hal ini untuk menjaga integritas hakim dan mewujudkan independensi hakim sehingga putusan bisa memenuhi keadilan para pencari keadilan," tuturnya dalam siaran pers, Rabu 7 September 20
Baca Juga: Pertama di Jabar, Pojok Statistik Hadir di Kampus Unpad
Selama ini, KY yang merupakan pengawasan hakim secara eksternal hanya bisa memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung (MA). "Seharusnya KY diberi kewenangan yang luas untuk memutuskan salah atau tidak dengan memberikan sanksi pidana," ujarnya.
Hery yang juga merupakan anggota Tim Ahli Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pertimbangan Presiden
Republik Indonesia (Wantimpres) menegaskan, sangat diperlukan hakim berintegritas tinggi agar keadilan di Indonesia ini bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya.
Karena biar bagaimanapun juga keadilan itu adalah milik semua warga Indonesia. Keadilan itu milik bangsa kita dan menjadi hak asasi setiap WNI.
Baca Juga: Download Lagu MP3 Gratis Full Album Sepuasnya Hanya Disini! Bukan Di Y2Mate, Stafaband Dan GudangLagu
"Jangan sampai pisau keadilan itu tajam kebawah, tumpul ke atas. Sampai saat ini yang masyarakat soroti masih banyaknya oknum hakim yang bermain suap, meminta dan membela kepada pihak yang bisa bayar. Maka dari itu saya tertarik meneliti studi integritas hakim," terang Henry.
Hakim sendiri dalam disertasi Henry adalah bagian dari penegakan hukum (law enforcement) yang bisa memperlihatkan tegaknya sendi-sendi hukum dan terwujudnya keadilan sebagai tujuan utama dari hukum.
Meskipun selama ini tidak berjalan lurus sesuai dengan yang diharapkan.
Karena kata Henry ada beberapa faktor yang menyebabkan hakim bisa "nakal". Faktornya bisa beragam. Ada yang mencari uang karena faktor ekonomi, ada yang karena intervensi atasan, intervensi luar dari kolega, pihak terdakwa sendiri melalui kuasa hukumnya dan juga dari keluarga si hakim bisa saja terjadi.
"Semua perkara ada celahnya. Jadi sekarang sudah jamak di masyarakat yang tidak percaya terhadap hakim yang berintegritas. Apalagi yang berperkara yang tidak mampu melawan yang punya kekuatan uang. Yang tidak punya ada rasa ketidakpercayaan terhadap proses hukum bisa berjalan adil. Kita akan kalah. Ada ketakutan itu," jelas Henry.
Desertasi ini diuji oleh Promotor Prof Dr. Faisal Santiago, SH, MM dan Co-promotor Dr. Suparno, SH, MH. Lalu dihadri oleh Anggota Wantimpres Dr. (HC). dr. H. R. Agung Laksono, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Nasdem Hj Titik Prasetyowati Verdi, SH.MH, Senator di DPD RI Hj. Fahira Idris, S.E., M.H, Presiden Kongres Advokat Indonesi (KAI) Adv. Dr. Tjoetjoe S Hermanto, Direktur Alfarmart Solihin.
Sedangkan Presiden RI Ir Joko Widodo, Ketua Umum Partai Golkar Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto M.B.A., M.M.T., IPU, Wamendag Dr Jerry Sambuaga, Ketua MA Dr. H. Muhammad Syarifuddin SH., MH., Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si, dan Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., MM, Ketua Wantimpres Dr Wiranto.
Bendum DPP Golkar Dito Ganinduto, Waketum DPP Golkar Dr Ahmad Doli Kurnia, Ketua Dr Iqbal Wibisono, Ketum DPP Bapera Fahd El Fous Arafiq, Ketua PPK Kosgoro 1957 dan Sekjen M Sabil Rachman, Ketua DPD I Partai Golkar Jateng Ir Panggah Susanto, Ketua DPD Partai Golkar Surakarta Kusrahardjo, Ketua DPD Golkar Boyolali Fuadi, SH.MH.
Ketua Golkar Sukoharjo Sardjono SM,SE, Ketua Golkar Klaten dan Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya, SH.MH, Anggota DPRD Jateng Bondan Sejiwan Bomo Aji, tidak bisa hadir dan memberikan ucapan selamat dengan mengirimkan rangkaian bunga.
