Network
BERITA KBB - Tentunya pada awal kemerdekaan Indonesia, diperlukan beberapa cara untuk membebaskan diri dari Belanda, diantaranya melalui jalur diplomasi.
Salah satu upaya diplomasi tersebut adalah Perjanjian Roem-Royen pada tanggal 7 Mei 1949 silam.
Perjanjian Roem-Royen merupakan perundingan yang dibuat antara Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan konflik yang timbul pada awal kemerdekaan.
Tentunya untuk lebih memahami isi perjanjian Roem-Royen, mari simak ulasannya berikut ini.
Sebelum Perjanjian Roem-Royen, ada juga Perjanjian Linggarjati tahun 1946 dan Perjanjian Renville pada tahun 1948. Namun, dikutip dari sejarah diplomasi Indonesia, Perjanjian Renville merugikan Indonesia saat itu.
Bahkan, wilayah kedaulatan Indonesia semakin menyusut. Belanda yang diuntungkan dari perjanjian itu akhirnya mengingkari janji.
Pada tanggal 1 Desember 1948, Belanda tidak lagi terikat secara sepihak oleh Perjanjian Renville.
Setelah itu, Belanda menyerang Yogyakarta, ibu kota Indonesia, pada tanggal 19 Desember yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda II. Belanda juga menangkap dan menahan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh Hatta.
Gerakan Belanda langsung dikritik oleh dunia. Pada tanggal 4 Januari 1949, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memerintahkan Belanda dan Indonesia untuk menghentikan operasi militernya.
United Nations Commission on Indonesia (UNCI) membawa perwakilan kedua negara ke meja perundingan pada 17 April 1949.
Saat itu delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohammad Roem, sedangkan Belanda dipimpin oleh Herman van Roijen (Royen).
Setelah melalui perundingan yang panjang, akhirnya tercapai kesepakatan pada tanggal 7 Mei 1949.
Kesepakatan ini dikenal sebagai "Pernyataan Roem-Royen" atau Perundingan Roem-Royen. Isi Perjanjian Roem-Royen Indonesia adalah sebagai berikut:
Memerintahkan "anggota RI bersenjata" untuk menghentikan perang gerilya.
Bekerja sama untuk memulihkan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
Berpartisipasi dalam Konferensi Meja Bundar Den Haag untuk mempercepat “penyerahan” tanpa syarat kedaulatan Indonesia yang sesungguhnya sepenuhnya kepada Amerika Serikat.
Walaupun Perjanjian Roem-Royen di Belanda yaitu sebagai berikut:
Belanda setuju untuk mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta.
Pengakhiran gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik harus dipastikan.
Tidak mendirikan atau mengakui negara-negara di daerah-daerah yang dikuasai RI sebelum tanggal 19 Desember 1949, dan tidak memperluas negara atau wilayah-wilayah yang akan merugikan RI.
Menyetujui atas keberadaan RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.
Berusaha bekerja keras untuk menyelenggarakan konferensi meja bundar segera setelah pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta.
Pada tanggal 22 Juni 1949, di bawah pengawasan Critchley (Australia), negosiasi formal untuk mematuhi Perjanjian Roem-Royen berlangsung antara Indonesia, Belanda dan Majelis Permusyawaratan Federal, atau Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO).
Sebagai hasil dari negosiasi, keputusan berikut dibuat:
Pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta pada 24 Juni 1949. Tentara Belanda meninggalkan Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 1949.
Pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta saat TNI menguasai sepenuhnya situasi di wilayah tersebut.
Penghentian permusuhan akan dibicarakan setelah pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta.
Konferensi meja bundar akan diadakan di Den Haag, Belanda.
Yogyakarta benar-benar ditinggalkan oleh tentara Belanda pada tanggal 29 Juni 1949.
Soekarno dan Hatta dibebaskan dan dikembalikan ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949.
Sementara itu, Jenderal Soedirman yang sakit dan telah melakukan perang gerilya selama hampir tujuh bulan tidak kembali ke Yogyakarta hingga tanggal 10 Juli 1949.
Setelah pemulihan. sidang pertama pemerintahan Indonesia berlangsung pada tanggal 13 Juli 1949.
Jadi inilah latar belakang dan dampak dari perjanjian Roem-Royen.
Tentu saja pada awal kemerdekaan Indonesia melakukan berbagai upaya untuk membebaskan diri dari Belanda, termasuk melalui jalur diplomasi.***
