Network
BERITA KBB -Pakistan adalah salah satu dari dua negara di dunia yang masih belum bebas dari polio, penyakit yang bisa menyebabkan kelumpuhan permanen pada anak-anak. Untuk memberantas penyakit ini, pemerintah Pakistan telah melakukan kampanye vaksinasi polio secara massal dan rutin. Namun, banyak orang tua yang menolak untuk memberikan vaksin polio kepada anak-anak mereka karena berbagai alasan, mulai dari ketakutan, kecurigaan, hingga keyakinan agama.
Sebagai upaya untuk meningkatkan cakupan imunisasi, pemerintah provinsi Sindh di Pakistan telah mengeluarkan undang-undang baru yang mengancam akan memenjarakan atau mendenda orang tua yang tidak mau anaknya divaksin polio atau delapan penyakit lainnya. Undang-undang ini disahkan oleh dewan provinsi pada bulan Agustus 2023 dan akan mulai berlaku pada bulan Oktober 2023.
Menurut undang-undang ini, orang tua yang menolak vaksinasi polio bisa dihukum penjara hingga satu bulan atau denda sebesar 1.000 rupee (sekitar Rp 120 ribu). Selain itu, orang tua juga bisa dikenai sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha, pemblokiran kartu identitas, atau penundaan pendaftaran sekolah.
Baca Juga: Amerika Serikat dan China Bersitegang, Siapa yang Diuntungkan?
Pemerintah provinsi Sindh berharap undang-undang ini bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi polio dan mengurangi angka penolakan yang masih tinggi. Pada bulan Januari 2023, sekitar 62 ribu orang tua di Sindh menolak vaksinasi polio untuk anak-anak mereka. Provinsi ini juga mencatat 22 kasus polio pada tahun 2022, terbanyak di antara provinsi-provinsi lain di Pakistan.
Namun, undang-undang ini juga menuai kritik dan kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan para ahli kesehatan. Mereka mengkhawatirkan bahwa undang-undang ini akan semakin melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin polio dan memicu konflik antara pemerintah dan masyarakat.
