Network
/photo/2020/10/12/2161739141.jpeg)
Cuitan itu pun ditanggapi para pengikut Tifatul Sembiring. Akun @BigWillPimpin misalnya yang membalas: "rakyat kena prank @DPR_RI pak". Sedangkan pengguna Twitter @dayusipetualang membalas: "Jadi, diketok dulu baru diketik ya?"
Proses pengesahan yang terkesan buru-buru dan tidak transparan itu direspon berbagai elemen masyarakat terutama buruh dan mahasiswa dengan demonstrasi di berbagai kota.
Dalam tuntutannya, mereka meminta Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang mengusulkan RUU ini membatalkan Omnibus Law. Alasannya, mereka khawatir dengan aturan yang baru, kaum buruh akan semakin menderita.
Baca Juga: Presiden Jokowi Klaim Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia Lebih Baik Dari Negara Lain
Baca Juga: Banjir dan Longsor Terjang 12 Kecamatan di Tasikmalaya, Rusak Puluhan Rumah dan Satu Korban Jiwa
Anda penasaran ingin membandingkan isi file Omnibus Law UU Cipta Kerja dari berbagai versi? Berikut link download file Omnibus Law UU Cipta Kerja 812 halaman.***
