BERITA KBB - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja bagi pelayanan publik. Komitmen itu dituangkan dalam deklarasi yang dibacakan oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga para camat sebagai pimpinan di kewilayahan.
Deklarasi ini bertujuan untuk menuju reformasi birokrasi A, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) AA, penyelenggaraan pelayanan publik prima, dan tingkat kematangan organisasi perangkat daerah sangat tinggi.
Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, deklarasi menunjukkan bukti komitmen pimpinan Pemkot Bandung menjaga kinerja yang lebih baik, melaksanakan perbaikan berkelanjutan sehingga masyarakat merasa puas atas kinerja pemerintah.
Baca Juga: Kinerja Tata Ruang Kota Bandung Sabet Predikat Terbaik
"Kami bertekad untuk mempercepat penyelesaian pembangunan dengan menuntaskan pencapaian visi dan misi dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), serta pemenuhan janji politik terhadap masyarakat," tutur Yana pada acara Deklarasi Komitmen Kinerja, di Hotel Horison, Selasa 7 Maret 2023.
Yana mengingatkan, deklarasi ini bukan hanya sekedar seremonial. Semua pimpinan yang telah menandatangani komitmen harus terus berinovasi dan mendengar kebutuhan masyarakat.
"Komitmen ini harus dilaksanakan secara konsisten dan terkoordinasi. komitmen tersebut harus didukung semangat kolaborasi dan budaya kinerja ASN yang melayani. Sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," bebernya.
Baca Juga: Dekranasda Kota Bandung Gandeng S.id Fasilitasi 100 Pelaku UMKM Lambungkan Potensi Pasar Digital
Di tempat yang sama, Asisten Administrasi Umum, Tono Rusdiantono menerangkan, reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintah Indonesia.
Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi.
Ia menerangkan, beberapa yang menjadi dasar indikator reformasi birokrasi adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK), opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
Baca Juga: Gempa Turki, Kekuatan Oposisi, dan Erosi Kekuasaan Erdogan Jelang Pemilu Mei 2023
"Isu strategis reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung tertuang dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2019-2023 pada misi kedua yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani , efektif, efisien, dan bersih," ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut dibacakan juga deklarasi oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna.
Komitmen kinerja Pemerintah Kota Bandung menuju reformasi Birokrasi A, Sakip AA, penyelenggaraan pelayanan publik prima dan tingkat kematangan organisasi perangkat daerah sangat tinggi.***