Network
Kepada para anggota DPRD DKI Jakarta, Kusmana menyebutkan jika program OPOP sejak dimulai 2019 lalu hingga saat ini sudah menyasar sebanyak 1.574 pesantren di 27 kabupaten dan kota di Jabar.
Baca Juga: Tak Disiarkan Langsung Indonesia-Oman, Shin Tae-yong Minta Anak Asuhnya Fokus Bertahan dan Menyerang
Ada sepuluh bidang usaha yang dikembangkan. Sebanyak 185 orang pendamping juga sudah diturunkan untuk membantu pengelola pesantren dalam pengembangan produk unggulannya.
Kesepuluh bidang usaha itu antara lain bidang makanan, peternakan, fashion, perikanan, pertanian, perdagangan, kerajinan tangan, layanan jasa, minuman dan usaha jenis lainnya.
"Tahun 2021, kami kembali menargetkan sebanyak 1.000 pesantren baru akan lolos dalam program OPOP. Saat ini yang sudah mendaftar mencapai 1.600-an, akan dilakukan seleksi," kata Kusmana.
Menurut Kusmana, OPOP mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi pesantren di Jabar. Di mana selama ini pembiayaan pesantren sangat mengandalkan bantuan dana waqaf, hibah pemerintah dan sumbangan orang tua. Namun kini pesantren sudah mampu menghasilkan pendapatan dan mandiri secara ekonomi.
Namun sayangnya tidak semua pesantren sudah memiliki nomor statistik pondok pesantren (NSPP) atau sudah terdaftar pemerintah sebagai salah satu syarat mengikuti program OPOP. Pesantren yang sudah memiliki NSPP sekitar 8.264 lokasi. Padahal di Jabar jumlah pesantren diperkirakan lebih dari 12 ribu-an.
"Pak Gubernur mendorong agar pesantren program OPOP mampu berproduksi dan memasarkannya di pasar lokal hingga global. Targetnya lima pesantren harus bisa melaksanakan ekspor. Salah satunya yang akan dilakukan pesantren di Tasikmalaya , mengekspor udang Vaname," tuturnya.***
