Network
"Komitmen ini harus dilaksanakan secara konsisten dan terkoordinasi. komitmen tersebut harus didukung semangat kolaborasi dan budaya kinerja ASN yang melayani. Sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," bebernya.
Baca Juga: Dekranasda Kota Bandung Gandeng S.id Fasilitasi 100 Pelaku UMKM Lambungkan Potensi Pasar Digital
Di tempat yang sama, Asisten Administrasi Umum, Tono Rusdiantono menerangkan, reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintah Indonesia.
Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi.
Ia menerangkan, beberapa yang menjadi dasar indikator reformasi birokrasi adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK), opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
Baca Juga: Gempa Turki, Kekuatan Oposisi, dan Erosi Kekuasaan Erdogan Jelang Pemilu Mei 2023
"Isu strategis reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bandung tertuang dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2019-2023 pada misi kedua yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani , efektif, efisien, dan bersih," ujarnya.
