Network
"Misal, ada yang cat calling atau pelecehan seksual verbal, bukti-buktinya itu sulit untuk dikumpulkan. Jadi pada akhirnya kami mengacu pada KUHAP karena butuh pembuktian yang memang jelas," jelasnya.
Belum lagi hasil visum yang terlalu lama dari sejak kejadian. Tuti mengakui, sampai saat ini untuk visum masih dikenakan biaya, apalagi di RS swasta, bisa mencapai Rp450.000.
"Sedangkan korban kekerasan itu rata-rata ekonominya kurang. Kita sebenarnya punya fasilitas RS Polri. Tapi waktunya hanya sampai pukul 12.00 WIB," lanjutnya.
Baca Juga: Sinopsis Daftar Pemain Ftv Cocoklogi Jadi Cocok Beneran Ada Alzi Markers dan Ina Marika
Sementara itu, salah satu peserta diskusi yang juga merupakan disabilitas netra, Popon menuturkan, para disabilitas jarang mendapatkan pendidikan mengenai kekerasan seperti ini.
"Dulu saya pikir, tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) itu hanya melingkupi hal ekstrem. Setelah saya mendengarkan paparan dari para pemateri, jadi berpikir, bisa saja saya juga mengalami hal serupa. Terlebih saya tidak bisa melihat orang yang melakukan tindakan tersebut," tutur Popon.
Ia merasa, setelah mengikuti diskusi panel tersebut, ada tindakan preventif yang bisa ia lakukan dan disampaikan kepada keluarganya.
Baca Juga: Kembangkan Kreativitas dan Inovasi, Pemkot Bandung Gelar Lokakarya Barata jaya
"Saya menyandang 2 gelar yang terlabeli lemah sekaligus yakni perempuan dan disabilitas. Tapi saya yakin bisa menjalani hidup yang lebih baik. Kita harus sama-sama sadar dan berani untuk melaporkan sekecil apapun kekerasan yang dialami. Seseorang yang melahirkan peradaban tidak pantas dilecehkan," imbuhnya.***
