Aksi Prajurit TNI di Tol Jagorawi Dikecam Publik di Sosmed Kini Pihak Jasa Marga Telah Serahkan Video Kejadian

- 21 September 2022, 10:58 WIB
Aksi Prajurit TNI di Tol Jagorawi Dikecam Publik di Sosmed, Kini Pihak Jasa Marga Telah Serahkan Video Kejadian Tersebut ke Puspom TNI
Aksi Prajurit TNI di Tol Jagorawi Dikecam Publik di Sosmed, Kini Pihak Jasa Marga Telah Serahkan Video Kejadian Tersebut ke Puspom TNI /Via PMJ News

 
 
BERITA KBB - Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta maaf kepada publik atas sikap prajurit TNI yang menodongkan senjata ke pengendara lain di Tol Jagorawi, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Prajurit TNI itu berpangkat kapten dengan inisial RS.
 
Kapten RS diketahui sehari-hari berdinas di Kementerian Pertahanan. Peristiwa penodongan senjata dilakukan pada Minggu, 18 September 2022 lalu, pada pukul 14.42 WIB.
 
"Kementerian Pertahanan tentu memohon maaf yang merasa tidak nyaman dan merasa pegawai Kemenhan tersebut tidak patut dan tidak layak," ujar Dahnil.
 
 
Ia menambahkan, Kemhan telah melakukan proses hukum kepada kapten RS yang telah melakukan tindakan tidak patut di Tol Jagorawi. 
 
"Yang bersangkutan diputuskan untuk dikembalikan ke Mabes TNI untuk kemudian dihadapkan ke proses hukum selanjutnya oleh Puspom TNI," ujarnya.
 
Sementara, peristiwa Kapten RS menodongkan senjata ke pengemudi Toyota Avanza telah menjadi perbincangan publik lantaran terekam kamera. 
 
 
Video Kapten RS menodongkan senjata kepada pengemudi kendaraan lain lalu viral di media sosial.
 
Menurut keterangan dari Kepala Unit Patroli Jalan Raya (PJR) Tol Jagorawi, Ipda Leonardus Alvin, berdasarkan rekaman video, pengemudi yang menodongkan pistol tersebut tidak diberi jalan oleh kendaraan di depannya yang melaju di lajur kanan. 
 
Maka, ia diduga kesal dan menodongkan senjata ke pengemudi lainnya. Yang lebih fatal, Kapten RS menodongkan senjata ke pengemudi lain ketika tengah mengemudikan kendaraan dengan pelat dinas Kementerian Pertahanan.
 
"Dari mobil berpelat dinas mau mendahului, tetapi tidak diberikan jalan, sehingga mengakibatkan emosi. Kemudian, mengakibatkan penodongan senjata dari mobil berpelat dinas," ungkap Alvin kepada media pada Senin, 19 September 2022 di Jakarta.
 
Ia menambahkan bahwa tidak ada iring - iringan kendaraan dinas dalam peristiwa tersebut. 
 
 
Kendati begitu, ia belum menjelaskan secara terperinci terkait pelat dinas kendaraan itu. 
 
Alvin hanya mengatakan bahwa saat ini petugas masih menyelidiki peristiwa itu.
 
"Diduga mobil tersebut berpelat dinas. Namun, kami masih melakukan penyelidikan," ujarnya.
 
Sementara, Puspom TNI sudah mulai bergerak untuk mengumpulkan sejumlah bukti terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kapten RS. 
 
Mereka telah meminta rekaman video peristiwa pada Minggu kemarin ke Jasa Marga. 
 
Hal itu dikonfirmasi oleh Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Metropolitan Tollroad, Irra Susiyanti.
 
Ia mengaku Jasa Marga telah menyerahkan rekaman CCTV terkait kejadian tersebut kepada Puspom TNI.
 
"Menurut informasi yang kami terima, memang ada permintaan dari Puspom Mabes TNI terkait hal tersebut (meminta rekaman CCTV)," ujar Irra.
 
Ada dua rekaman CCTV yang diserahkan kepada Puspom TNI.
 
"Sudah (diserahkan) sesuai dengan prosedur yang ada. Sesuai dengan kejadian (ada) 2 rekaman (CCTV)," ujarnya.
 
Sebelumnya, video yang menampilkan aksi koboi Kapten TNI RS itu menuai protes dan kecaman dari warganet. 
 
Mereka mengaku heran, hanya karena perkara lalu lintas bisa sampai menodongkan senjata ke pengemudi lain di jalan.
 
"Terlalu banyak oknum di jalanan yang tidak respect dengan pengendaran lain karena overproud dengan plat Kemenhan. Mobil - mobil kementerian yang dipimpin Pak Prabowo ini sering meresahkan masyarakat," demikian cuit warganet yang dikutip hari ini.
 
"Institusi itu lagi ya? Udah gak heran kan? Iya kan? Iya, dong," ujar warganet lainnya.
 
"Emang paling bener hak istimewa pejabat di jalan ditiadakan, beneran. Cukup ambulans saja yang dikasih hak istimewa. Jadi, arogan begini," ujar salah seorang warganet.
 
"Mobil dinas kan buat dinas ya, bukan buat healing. Makin gak terima bayar pajak untuk orang - orang kayak gini. Tolong Kemenkeu berilah kami opsi pajak ini untuk siapa dan apa jadi pajaknya bisa tepat sasaran," ujar warganet lainnya.***

Editor: Miradin Syahbana Rizky


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x