Network
BERITA KBB - Kritikan PDI Perjuangan terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah menguasai Kota Depok selama 18 tahun ditanggapi oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris.
Dia mengatakan bahwa masalah pembangunan Kota Depok seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, termasuk DPRD Kota Depok.
Idris pun meminta jika pembangunan dianggap gagal, politisi harus melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran aspirasi dan pokir yang dialokasikan pemkot berdasarkan kesepakatan bersama.
Baca Juga: Jadwal Acara Trans7 Hari Ini 21 September 2022, Ada Jejak Petualang Hingga Pasti Obrolan Viral
Mendengar tanggapan Idris atas kritikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tersebut, PDI Perjuangan Kota Depok menuding Wali Kota Depok 2 periode itu menggunakan politik buang badan.
"Pak Idris melakukan politik buang badan dengan menyampaikan bahwa seolah - olah ada pihak lain yang tanggung jawab juga soal ini, siapa itu DPRD misalnya," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman.
Ikravany menuturkan, DPRD merupakan bagian dari Pemerintah Kota Depok dalam membangun Kota Depok.
Namun pada pelaksanaan pembangunan, kewenangan berada di tangan Pemerintah Kota Depok.
"Dia (Idris) betul memang DPRD bagian Pemda, tapi jangan lupa tetap ekskutifnya Idris," tutur Ikravany.
Ikravany mengungkapkan, pada pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Depok memiliki anggaran untuk membangun Kota Depok.
DPRD Kota Depok hanya mengajukan melalui anggaran aspirasi yang dimiliki anggota DPRD.
"Anggaran kan ada di mereka dan pelaksanaannya pun mereka," ungkap Ikravany.
Saling singgung keberhasilan kader partai antara PKS dan PDI Perjuangan berawal dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), hal itu dibenarkan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo.
Pada kenaikan harga BBM yang diumumkan Pemerintah Pusat, PKS melakukan penolakan dan melakukan aksi di beberapa kota salah satunya Kota Depok.
"Aksi itu kalau saya bisa memastikan opportunities politik jelang 2024," terang Hendrik.
Hendrik turut menyinggung soal janji kampanye PKS di Kota Depok apabila menjadi pemenang Pemilu menjanjikan akan membebaskan biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara gratis.
Namun pada faktanya setelah PKS menang di Kota Depok pembuatan SIM tetap dikenai biaya administrasi.
"Inget gak ketika Pemilu 2019 PKS menjanjikan SIM gratis kepada warga Kota Depok, SIM gratis gak di Polres, bayar kan, artinya proparganda SIM gratis saat itu hanya bagian daripada opportunities politik, sama dengan sekarang soal BBM," tegas Hendrik.
Sebelumnya, Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan bahwa para politisi maupun pejabat tinggi negara diminta untuk saling jaga hati dan lisan.
Begitupun saat memberi pernyataan agar tak membuat gaduh dan memberi statement yang mencerahkan.
"Masa pasca pandemi rakyat, kita mengalami suasana dan kondisi kehidupan yang prihatin, jangan bertindak membuat suasana gaduh," ujar Idris.
Idris mengungkapkan bahwa apabila pemerintahannya saat ini dinilai gagal, politisi maupun pemangku jabatan lainnya diminta melakukan evaluasi dan realisasi anggaran aspirasi.
Menurutnya, anggaran yang dialokasi melalui anggaran aspirasi anggota dewan sudah berdasarkan kesepakatan bersama untuk membangun Kota Depok.
"Makanya jangan asal bunyi atau asbun," ujar Idris.***
