Berita KBB - Rusia dikabarkan akan menggelar rapat tidak resmi Dewan Keamanan PBB, 6 April 2023 mendatang. Rapat tidak resmi Dewan Keamanan PBB di Rusia itu untuk membahas kebenaran isu deportasi ilegal anak-anak Ukraina ke Rusia yang sedang santer.
Diberitakan sebelumnya, isu deportasi ilegal anak-anak Ukraina ke Rusia ini merebak setelah Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court (ICC) mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.
Terkait rapat tidak resmi Dewan Keamanan PBB awal April nanti, Duta Besar PBB untuk Rusia, Vassily Nebenzia mengatakan, Rusia sudah merencanakan rapat tersebut, jauh sebelum ICC mengumumkan perintah penangkapan Putin pada Jumat kemarin.
Diketahui, Rusia kali ini mendapat giliran untuk mengadakan pertemuan tersebut.
Menurut Nebenzia, isu deportasi ilegal anak-anak Ukraina ke Rusia ini “benar-benar berlebihan”. Ia menambahkan, pihak Moskow bermaksud ingin memberikan klarifikasi dalam rapat Dewan Keamanan PBB tersebut.
“Mereka dibawa ke Rusia hanya karena kami ingin menghindarkan mereka dari bahaya yang timbul dari aktivitas militer,” ujar Nebenzia, seperti dikutip The Guardian, Selasa 21 Maret 2023.
Russia’s Nebenzia called the issue of the children “totally overblown” and said Moscow wants to explain at the Security Council meeting, around April 6, that they were taken to Russia “simply because we wanted to spare them of the danger that military activities may bring.”
Terkait apakah Rusia berencana memulangkan para anak-anak Ukraina yang dideportasi secara ilegal itu, ia menyebut ada kemungkinannya jika kondisi sudah aman.
“Ketika kondisi (di Ukraina, red) sudah aman, mengapa tidak?” tutupnya.
Menurut surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC pada Jumat 17 Maret 2023 kemarin, Putin dianggap bertanggung jawab atas kejahatan perang yang berakibat pada deportasi ilegal anak-anak Ukraina, untuk kemudian diadopsi oleh masyarakat Rusia.
Jaksa penuntut ICC, Karim Khan, meminta Rusia mengembalikan dan memulangkan anak-anak Ukraina yang dideportasi ke Rusia. Hal itu ia katakan dalam pertemuan dengan menteri kehakiman dari lebih dari 30 negara di London, Inggris, Senin kemarin.
Selain penangkapan Putin, ICC juga mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Komisioner Hak Anak di kantor kepresidenan Rusia, Maria Lvova-Belova, atas tuduhan yang sama.
Perintah penangkapan ini disambut baik oleh Ukraina, yang menyebut langkah ini merupakan awal menuju penuntutan pertanggungjawaban Rusia untuk kejahatan perang yang sudah terjadi sejak 24 Februari 2022 tersebut.
Di sisi lain, pihak Rusia mengabaikan surat perintah penangkapan Vladimir Putin, karena negeri Beruang Merah itu tidak termasuk salah satu dari 123 anggota ICC. Karenanya, Rusia tidak punya kewajiban untuk menyerahkan Putin ke pengadilan ICC.
Terkait perintah penangkapan tersebut, pihak Moskow berkomentar bahwa tindakan tersebut “tidak berlaku secara hukum” dan “memalukan”.***