BERITA KBB- Mantan Pimpinan Komisi II DPR RI Eka Santosa meminta semua pihak tetap mendukung dan menghargai pejabat yang akan dipilih pemerintah untuk menduduki posisi Pj Gubernur Jabar pasca habisnya masa bakti Ridwan Kamil.
Menurut Eka Santosa, jika nantinya pemerintah tidak memilih satu dari tiga nama yang diusulkan DPRD Jabar maka keputusan tersebut wajib dihormati. Pasalnya, pengusulan sifatnya tidak mengikat sehingga pemerintah dapat menentukan jika merasa ada figur lain yanv cocok menjadi Pj Gubernur Jawa Barat.
"Sebetulnya jangan sampai salah tangkap. Pj Gubernur Jawa Barat itu murni domain pemerintah. Sehingga siapapun yang dipilih wajib diterima dan didukung," ucap Eka Santosa di Bandung, Sabtu 5 Agustus 2023.
Baca Juga: Daftar Kampus Swasta Terbaik di Indonesia, Nomor 4 Bukan Dari Surabaya Loh!
Mantan Ketua DPRD Jawa Barat pada periode 1999-2004 itu menambahkan, sebagai legislatif, DPRD Jabar memang boleh mengusulkan nama yang dinilai layak untuk menduduki jabatan Pj Gubernur Jawa Barat. Dan, hingga saat ini telah muncul tiga nama.
Mereka adalah Asep N Mulyana selaku Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham, Keri Lestari yang menjabat Direktur Utama Institute Pembangunan Jawa Barat Unpad dan terakhir Bey Triadi Machmudin (Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden).
"Siapapun boleh diusulkan asalkan eselon 1 dan belum pensiun. Yang bisa mengusulkan yakni DPRD Jabar, tapi hanya sebatas usulan saja. Sebab pemilik hak mutlak yang bisa menunjuk adalah pemerintah," tuturnya.
Dan untuk mencari sosok yang tepat menjadi Pj Gubernur Jawa Barat, kata Eka, harus sosok yang kuat. Sebab, Pj Gubernur Jabar akan menghadapi momen sakral seperti tahun politik dari 2023 hingga 2024.
"Sekarang 2023 sampai 2024 memasuki Tahun Politik. Jawa Barat sebagai Provinsi terbanyak penduduknya dan pemilih serta posisi strategis dari Ibu Kota Jakarta maka Pj Gubernur nya harus orang kuat. Bisa dari Birokrat berpengalaman atau militer atau polisi yang berpengalaman," ujarnya.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai siapakah dari tiga tokoh yang diusulkan dan dinilai layak menjadi Pj Gubernur Jawa Barat, Eka tak menjawabnya. Menurut dia, pihaknya tak akan mengomentari sosok-sosok tersebut.
Baca Juga: Lirik Lagu La La La By Faozia, Single Terbarunya Yang Viral di Media Sosial!
"Karena saya fokus kepada hal-hal untuk meluruskan bahsa keputusan Pj Gubernur Jawa Barat adalah hak pemerintah. Sehingga disana tidak ada ruang aspirasi," tuturnya.
Eka menambahkan, penggunaan hak serta aspirasi bisa dilakukan ditahapan Pemilihan Gubernur Jawa Barat di tahun 2024. Di mana masyarakat bisa memilih langsung seseorang yang layak menjadi pemimpin di masa mendatang. ***