BERITA KBB- Belakangan ini, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti merespons cuitan mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli.
Rizal Ramli diketahui melayangkan pertanyaan atas pernyataan Menteri koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang mengklaim bahwa, sikap pemerintah terhadap KLB Demokrat sama seperti sikap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat kisruh PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) pada tahun 2008 silam.
Melalui cuitan pada akun @RamliRizal, dia mempertanyakan kepada Mahfud MD, @mahfudmd, kenapa sejarah harus terjadi kembali.
Baca Juga: Pemkot Bandung dan Pemuda Persis Siap Bangun Kota Bandung Lebih Baik
Baca Juga: Nissa Sabyan dan Ayus Masih Jadi Pembicaraan, Netizen Keluarkan Cocokologi Bukti Perselingkuhan
"Mas @mahfudmd,, kok sejarah berulang kembali? Le'histoire se répéte, c'est la nature humaine?," tuturnya.
Sebagaimana dikutip Beritakbb.pikiran-rakyat.com, cuitan Rizal Ramli ini lantas direspons oleh Susi Pudjiastuti.
Dia menuturkan, sejarah memang selalu berulang. Yang membedakan adalah pelakunya dari sejarah tersebut.
"Bang, sejarah selalu berulang.. Pelaku bisa beda," tuturnya.
Susi Pudjiastuti menambahkan, waktu pun bisa berbeda, dengan cerita yang mirip bahkan sama.
"Waktu bisa beda.. H-story nya selalu banyak mirip bahkan sama.. itulah namanya H-Story," sambungnya.
Sebelumnya, terkait penyelenggaran Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, telah menyedot perhatian publik.
Baca Juga: Ramalan Percintaan Zodiak Taurus, Gemini, Cancer dan Leo untuk Senin, 8 Maret 2021
Banyak yang tak setuju atas KLB Demokrat ini lantaran dinilai tak sesuai dengan AD/ART partai.
Tak hanya sampai di situ, terpilihnya Ketua Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pun banyak dikecam. Pasalnya, dia dinilai telah merebut posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat dengan cara tidak terhormat.
Terlebih, Moeldoko dikabarkan sempat mengelak saat dikonfirmasi keterlibatannya dalam KLB yang diprakarsai oleh Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) ini.
Baca Juga: 30 Keutamaan Sholat Tarawih untuk Tingkatkan Iman di Bulan Ramadhan 2021 / 1442 H
Menanggapi hal ini, kubu AHY kemudian meminta pertanggung jawaban pemerintah, mengingat pengangkatan Ketua Umum Partai Demokrat ini dinilai tidak sah dan melibatkan orang dari lingkup pemerintahan sendiri, yang tak lain adalah KSP Moeldoko.
Melihat masifnya tanggapan publik, akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD buka suara soal KLB Demokrat ini. Melalui cuitannya beberapa waktu lalu, dia menyatakan bahwa masalah Partai Demokrat masih terbilang persoalan internal partai.
Tak hanya itu, dia juga menyamakan sikap pemerintah saat ini yang tak bisa turun tangan langsung, dengan yang dilakukan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang saat itu, tepatnya tahun 2008, juga terjadi dualisme kepemimpinan PKB.***