Network
BERITA KBB- Kisruh Partai Demokrat masih bergulir hingga kini. Pusaran konflik ini kian memanas tatkala kedua kubu, yakni Demokrat Moeldoko dan Demokrat AHY saling serang dan tuding.
Usai kemarin pihak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bahwa, penyelanggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) adalah abal-abal dan tidak sah, kini giliaran pihak tim Moeldoko yang menuduh bahwa AD/ART yang dipakai oleh Partai Demokrat selama ini melanggar UU Nomor 11/2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik.
Menanggapi hal ini, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan bahwa klaim yang menyebut AD/ART sudah melanggar UU adalah hinaan kepada menteri hukum dan HAM, juga pihak Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Jumat, 12 Maret 2021: Keuangan Libra Membaik Sementara Scorpio Justru Memburuk
Tak hanya itu, dengan mengatakan bahwa AD/ART melanggar UU Partai Politik, itu artinya meragukan kecakapan menkumham dan Kemenham itu.
Alasannya, dikatan Herzaky, AD/ART partai politik, juga memuat daftar kepengurusan Partai Demokrat, yang disahkan dalam Kongres V Partai Demokrat tahun lalu sudah diteken oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
Pengurus DPP Partai Demokrat itu juga menegaskan, AD/ART itu tertuang dalam Surat Keputusan Menkumham No.M.HH.09.AH.11.01 tahun 2021 tentang Pengesahan Perubahan AD/ART Partai Demokrat.
