BERITA KBB- Polemik Partai Demokrat hingga kini masih hangat diperbincangkan. Bahkan, kini kedua kubu Demokrat Meoldoko dan Demokrat AHY saling tuding dan kian memanas.
Terbaru, kabarnya Ketua Umum Partai Demokrat Veris KLB, Moeldoko akan dipolisikan terkait kudeta posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini.
Sontak, kabar perebutan posisi AHY ini mejadi sorotan sejumlah tokoh publik, termasuk Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.
Baca Juga: Ikbal Fauzi, Pemeran Rendy Ikatan Cinta Bakal Menikah di Lembang, Bandung Barat, Ini Lokasinya
Seperti dikutip Beritakbb.pikiran-rakyat.com dari Antara, Refly Harun memberikan tanggapanya soal kisruh Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, yang kemudian menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Refly berpandangan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menyatakan kepastian dan memberi keterangan, bahwa istana sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan polemik partai berlambang mercy ini.
"Caranya adalah dengan memerintahkan Moeldoko untuk melepaskan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan tetap di Kepala Staf Presiden sebagai pembantu Presiden,"ucapnya saat berdiskusi via Zoom.
Baca Juga: Ikbal Fauzi, Pemeran Rendy Ikatan Cinta Menikah dengan Novia Giana Nurjanah, 21 Maret 2021
Akan tetapi, kata Refly, bila Moeldoko justru bersikukuh ingin menempati posisi Ketua Umum Partai Demokrat, maka Presiden harus memberhentikannya sebagai KSP.