Network
BERITA KBB - Salah satu fokus kerja pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode II adalah pembangunan SDM. Untuk medukung fokus kerja pemerintah ini, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerapkan 2 reformasi yaitu reformasi birokrasi dan reformasi BLK.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa reformasi birokrasi dilakukan dengan restrukturisasi organisasi. Hal ini dilakukan dengan merombak sejumlah jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Baik yang berada di kantor pusat maupun UPTP di daerah.
"Ini salah satunya untuk mendorong mereka menjadi tenaga profesional," kata Sekjen Kemnaker saat menyampaikan Roadmap Reformasi Birokrasi di BLK Padang, Jumat 12 Maret 2021 lalu.
Baca Juga: Saat Adzan Subuh, Apakah Masih Boleh Makan dan Minum? Begini Penjelasan Ustadz Adi Hidayat
Dengan adanya reformasi birokrasi ini, Kemnaker lebih fokus dalam mengelola dan membina SDM ASN Ketenagakerjaan yang kompeten dan profesional, baik yang diperuntukan bagi Kemnaker, kementerian/lembaga lain, maupun pemerintah daerah.
Empat jabatan fungsional yang pembinaannya ada di Kemnaker adalah instruktur, pengawas ketenagakerjaan, mediator, dan pengantar kerja. Keempat jabatan fungsional tersebut adalah jabatan SDM yang dibutuhkan oleh dunia ketenagakerjaan.
"Ini adalah jabatan fungsional yang memang sangat dibutuhkan di ketenagakerjaan. Sehingga bukan hanya ada di Kementerian saja tenaga profesional ini berada, tapi juga di Kementerian lain, lembaga pemerintah lain, termasuk di pemerintah daerah," jelas Sekjen Anwar.
Baca Juga: Apa Bedanya Shaum, Shiyam, Puasa, dan Imsak? Berikut Penjelasan Ustadz Adi Hidayat
Dengan reformasi birokrasi ini, Sekjen Anwar berharap ASN Kemnaker, khususnya para CPNS yang baru bergabung dengan Kemnaker, bekerja lebih keras, kreatif, dan inovatif dengan menjadikan kinerja sebagai target kerja.
"Karena kalau jadi fungsional itu tergantung diri kita, kita rajin atau enggak. Kalau tidak rajin, sejak masuk sampai selesai ya di situ terus," ujarnya.
