Network
BERITA KBB - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menilai Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 jadi agenda elektoral paling besar dan rumit sepanjang sejarah.
Pemilu 2024 sendiri nantinya akan mencakup pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan legislatif (pileg), hingga pemilihan presiden (pilpres).
"Sebagaimana kita ketahui, demokrasi dalam rangka suksesi kepemimpinan nasional dan daerah telah diputuskan. Pemungutan suara pada 14 Februari 2024 dan pilkada 27 November 2024," ujar Bagja di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin 19 September 2022 malam.
Baca Juga: Jadwal GTV 20 September 2022, Hari Ini Ada Superdeal Indonesia, Serigala Bucin Hingga IPA & IPS S2
"Pemilu serentak 2024 merupakan agenda elektoral paling besar, rumit, dan kompleks sepanjang sejarah pemilu di Indonesia. Karena diadakan pemilu nasional dan pilkada untuk seluruh kabupaten atau kota dan provinsi dalam waktu satu tahun," ujarnya.
Selain itu, Bawaslu juga dihadapkan dengan berbagai persoalan klasik yang sering terjadi di setiap pemilu.
Bagja menjelaskan bahwa di antarnya potensi fenomena politik uang sebagai mahar, ASN dan pegawai pemerintah yang tidak netral, hingga politisasi birokrasi.
"Pada saat yang sama, Bawaslu masih dihadapkan pada persoalan klasik kepemiluan dalam mengawal agenda elektoral lima tahunan. Di antaranya, pertama adalah politik uang, mahar politik dalam pilkada, dalam pencalonan. Ketidaknetralan ASN dan pegawai pemerintahan, sampai politisasi birokrasi," ujar Bagja.
Bagja menjelaskan bahwa kelembagaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merupakan pola kerja dan kesepahaman antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Sentra Gakkumdu ini membangun pola hubungan yang bersifat koordinatif dengan tetap menjaga kemandirian kelembagaan.
Oleh sebab itu, dia menekankan kepada Polri dan Kejaksaan untuk memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah potensi pelanggaran Pemilu 2024, termasuk banyaknya hoaks hingga politik SARA.
"Inilah yang jadi perhatian Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung mengenai hates peech, politisasi SARA dan juga black campaign yang terjadi pada Pemilu 2019 yang membuat polarisasi bangsa ini semakin terlihat," ujarnya.
Lebih lanjut, Bagja berharap, dengan komunikasi dan persiapan yang dilakukan jauh - jauh hari, bisa meminimalisir adanya pelanggaran Pemilu 2024.
Sehingga pesta demokrasi tersebut bisa berlangsung dengan lancar.
"Semoga dalam beberapa bulan ke depan kita bisa menemukan formula untuk meredam atau minimal mereduksi berbagai persoalan, khususnya black campaign, politisasi SARA, dan rumor miring di media sosial," ujarnya.***
