Network
Berita KBB - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) menggelar aksi damai untuk menyerukan penghentian pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law, Senin 8 Mei 2023. Aksi damai ini diikuti oleh lima organisasi profesi kesehatan di Indonesia.
Dilansir Antaranews, kelima organisasi profesi yang terlibat dalam aksi damai terkait RUU Kesehatan itu adalah IDI, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)
Ketua Umum PB IDI, Adib Khumaidi menyatakan, organisasi profesi kesehatan ini merasa prihatin dengan proses pembuatan RUU Kesehatan yang terburu-buru dan mengabaikan saran-saran dari organisasi profesi kesehatan.
Baca Juga: Dokumen Yang Diperlukan Saat Daftar Rekrutmen BUMN 2023, Jangan Sampai Terlewat!
“Aksi damai ini bentuk keprihatinan para organisasi profesi kesehatan melihat proses pembuatan regulasi yang terburu-buru dan tidak memperhatikan masukan dari organisasi profesi yang notabene merupakan pekerja lapangan," demikian Adib, sebagaimana dikutip Berita KBB dari Antaranews.
Lanjutnya, kendati adanya aksi damai terkait pembahasan RUU Kesehatan ini, dirinya menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat dilayani dengan baik di setiap daerah.
Sementara itu di lain pihak, terkait digelarnya aksi damai ini, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meminta agar perselisihan pendapat dalam pembahasan RUU tersebut diselesaikan dengan cara yang beradab.
"Kalau ingin mencapai tujuan yang baik dan ada perbedaan pendapat, kita selesaikan secara civilized (beradab, red)," ujar Budi di Gedung Kemenkes RI DKI Jakarta, seperti dikutip Berita KBB dari Antaranews.
Dirinya menambahkan, pemerintah berupaya memastikan peningkatan pelayanan kesehatan. "Tujuan pemerintah adalah memastikan layanan kesehatan kepada masyarakat jadi meningkat, dan itu tujuan semua tenaga kesehatan juga," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam surat resmi kepada Gubernur dan Bupati serta Wali Kota, meminta untuk memastikan layanan kesehatan masyarakat di masing-masing daerah tidak terganggu aksi damai tersebut.
Tito juga meminta para Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk mengimbau seluruh kepala dinas kesehatan (Dinkes), direktur RSUD, kepala puskesmas dan tenaga kesehatan untuk memprioritaskan pelayanan masyarakat dan menjaga situasi kondusif.
"Kepala daerah juga perlu membuka ruang dialog dengan perwakilan organisasi profesi kesehatan serta forum komunikasi pimpinan daerah dalam rangka penyampaian aspirasi," tulisnya dalam surat yang diteken Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, Minggu 6 Mei 2023.
Dalam surat itu, dirinya juga meminta para Gubernur, Bupati dan Wali Kota untuk menginstruksikan kepala Dinkes daerah masing-masing agar menggandeng TNI dan Polri untuk mengantisipasi vakansi layanan kesehatan di daerah.***
