Network
Dengan demikian, dia menyarankan kepada para artis untuk berhati-hati dalam berteman, serta tidak langsung menerima uang tanpa mengetahui asal-usul dari mana.
"Jangan karena dasar rekan atau teman, mereka justru menjadi tempat penyimpanan uang pelaku TPPU. Penerima uang itu bisa dikatakan pasif dan tertuang dalam pasal 3. Lebih baik tolak saja apalagi jika jumlah (uang) besar walau pun yang memberi sahabat sendiri," katanya.
Hal senada dikatakan Wakil Ketua Lembaga Sertifikasi Auditor Forensik sekaligus mantan Jaksa pada Kejaksaan Agung, Ranu Mihardja. Ranu mengatakan bila kasus TPPU di Indonesia ini sudahlah sangat darurat (urgent), sehingga perlu dibangun dan ditangani dengan baik, salahsatunya diawali dari penegak hukum yang mesti memiliki kompetensi, integritas tinggi, dan keberanian, juga hati nurani.
"Jika penegak hukumnya tak berani walau mempunyai kompetensi dan integritas ya tentu akan jalan di tempat. Jadi, menangani TPPU ini harus benar-benar orang yang pro pada kebenaran bukan kepada perorangan," ucapnya.
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun tengah banyak menangani kasus TPPU. Dia pun menyarankan supaya dalam memberantasnya ialah pimpinannya harus memiliki keberanian dengan tetap mengacu pada aturan main.
"Bicara TPPU itu bukanlah delik pokok melainkan delik lanjutan, sehingga biasanya harus ada tindak pidana asal," katanya.
Simposium hukum nasional terkait politik hukum Indonesia dalam penegakkan rezim anti-money laundering ini sengaja diselenggarakan program studi doktor ilmu hukum Unisba.
Rektor Unisba, Prof Edi Setiadi pun mengajak kepada mahasiswa hukum seluruh Indonesia untuk terbiasa memberikan anotasi alias kritik pada berbagai aspek dari suatu rancangan undang-undang.
