Network
BERITA KBB - Pelayanan publik lumpuh akibat serangan Ransomware diduga dilakukan oleh hacker, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin minta para pejabat BSSN, Kominfo, dan Telkom untuk bertanggung jawab.
Ia menyebut dalam rapat kerja Komisi I dengan Kominfo dan BSSN di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat Kamis (27/6/2024), atas peretasan PDN yang membuat layanan publik lumpuh pejabat negara tidak boleh saling melempar tanggung jawab.
TB Hasanuddin menjelaskan, jika betul Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, hingga para pejabat Telkom laki-laki, maka mereka harus berani bertanggung jawab.
Baca Juga: Wajib Dicoba ! Gulai Ikan Mas Salero Minang, Ini 7 Warung Nasi Padang dan Sate Padang di Kota Banjar
“Rakyat yang dirugikan karena kecerobohan pemerintah itu. Bapak harus tanggung jawab. Iya, ini NKRI, ada pemimpinnya, dari kelas menengah, kelas bawah, sampai bawahnya dan sebagainya, jangan saling melempar,” katanya.
“Kata dirjen, demikian. Kata Telkom 'oh kami sudah menyediakan tapi tidak dipakai dan sebagainya'. Lalu mengapa tidak dipakai? 'Oh aturannya belum ini dan sebagainya'. Enggak begini!" ujar TB Hasanuddin menambahkan.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengaku heran mendengar ucapan Menkominfo Budi Arie pasca Pusat Data Nasional (PDN) diretas ransomware. Ia menyebut ucapan Budi Arie kurang tepat disaat pusat data nasional diretas.
Baca Juga: Eksotis Jungwok Blue Ocean Sebuah Pulau di Yunani dan Waduk Sermo Jogja
"Saya prihatin, bapak bersyukur mengucap alhamdulillah di tengah serangan yang hebat begini bagi negara. Ini bagus disyukuri, tapi menurut saya lebih tepat inallilahi daripada alhamdulillah," ujar Sukamta.
Awalnya Budi Arie mengucapkan Alhamdulillah jika peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya pelakunya bukan negara lain.
"Aktor peretasan dengan motif ekonomi. Itu sudah alhamdulillah dulu kalau nyerang negara berat," ujar Budi Arie.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara, Jakarta, pada Jumat 28 Juni 2024 siang.
Tak sendiri, dia dipanggil bersama sejumlah pihak lain untuk membahas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang berlangsung sejak Kamis 20 Juni 2024.
.
"Iya, tunggu dulu ya. Ini baru mau rapat," ucapnya pada saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.***
