Network
Menurutnya, pemilihan EET berdasarkan sejumlah penilaian, salah satunya terkait teknologi yang digunakan. Perusahaan Jerman itu dianggap sudah menerapkan Maximum Yield Technology (MYT) di beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand.
Teknologi MYT ini dianggap tepat karena sesuai dengan rencana pengolahan sampah menjadi RDF (refuse derived fuel) yakni bahan bakar alternatif pengganti batu bara yang sesuai dengan kontrak jual beli yang telah dilakukan bersama PT. Indocement.
"Jadi perusahaan Jerman ini sudah berpengalaman. Selain itu pemilihan mitra ini juga melalui proses bisnis (corporate action) yang transparan dan melibatkan seluruh stakeholder di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta melibatkan tenaga ahli teknis maupun manajemen," katanya.
Disinggung pembiayaan pembangunan TPPAS Lulut Nambo, menurutnya bersumber dari sejumlah mitra pendanaan seperti PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan bank bjb. Adapun sumber pendapatan (revenue) antara lain berasal tipping fee yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hasil penjualan RDF, hasil pengolahan lainnya.
Baca Juga: Jelang Bulan Ramadhan, Harga Cabai Rawit di Daerah Ini Mencapai Rp140 Ribu per Kilogram
Menurutnya, untuk besaran tipping fee yang akan dibebankan ke kabupaten/kota sebesar Rp125 ribu per ton. "Kontruksi TPPAS Regional Lulut Nambo akan dilanjutkan kembali pada pertengahan tahun 2021 dan diharapkan akan beroperasi secara optimal pada akhir tahun 2021," katanya.
Vice President EUWELLE Yao Li menyatakan, pihaknya berkomitmen menjadikan TPPAS Lulut Nambo sebagai tolok ukur pengolahan sampah menjadi energi yang berkualitas.
"Kami bangga mendapatkan persetujuan ini. teknologi ini (yang akan digunakan) sudah didemonstrasikan di Jerman, Perancis, Cina dan Thailand," ucap Yao.
Baca Juga: Kirim Pesan ke Megawati, Susi Pudjiastuti: Dearest Bu Mega, Hanya Anda yang Bisa Mewujudkannya
