Atas latar belakang tersebut, kolaborasi antara para Sekretaris Daerah dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat pun dinilai perlu.
Baca Juga: Mekanisme Kerja Baru _Team of Teams_ (ToTs), Usaha Pemprov Jabar Sederhanakan Birokrasi
Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat Dan Satriana menuturkan, untuk memudahkan koordinasi terkait pengaduan tersebut, diperlukan pula pembentukan Forum Narahubung dengan pengelola pengaduan di setiap pemerintah daerah.
Oleh karenanya, dalam forum tersebut, dilakukan penandatanganan komitmen bersama terkait pembentukan Forum Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagai Narahubung penyelesaian Laporan Pelayanan Publik, antara Ombudsman dan Forsesdasi Komwil Jabar.
"Tujuannya terbentuk Komitmen Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penguatan pengelolaan pengaduan internal di seluruh perangkat daerah dan mengawasi penyelesaian penyelesaian Laporan Pelayanan Publik," kata Dan.
Baca Juga: Tujuh Aplikasi Baru SMART Birokrasi Tingkagkan Performa Pemprov Jabar
Dengan begitu akan tersusun mekanisme Koordinasi antara Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat dengan Sekertaris Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam penguatan pengelolaan pengaduan internal dan mengawasi penyelesaian Laporan Pelayanan Publik.***