Solar Subsidi Langka di Sejumlah Daerah, Mulyanto: Kendaraan Tambang Harusnya Tidak Pakai

2 April 2022, 18:11 WIB
Foto Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto/Sumber Antara News HO-Humas Fraksi PKS /

BERITA KBB – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tegas dan segera memberikan sanki kepada kendaraan pengguna solar subsisi milik industri.

Ia mengatakan itu terkait kelangkaan solar di sejumlah daerah Indonesia belakangan ini, sebagaimana dikutip Berita KBB dari Antara News, 1 April 2022.

“Sekarang ini juga dilaporkan maraknya penggunaan solar bersubsidi oleh kendaraan pengangkut sawit maupun pertambangan yang semestinya tidak berhak,” ucapnya.

Baca Juga: Harga Eceran Minyak Goreng Masih Meroket, Jokowi Luncurkan BLT untuk Masyarakat

Ia juga meminta Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melibatkan Kepolisian untuk mencari akar permasalahan dan menjalankan tindakan yang jelas di lapangan.

Menurutnya ada beberapa penyebab peningkatan solar yakni:

1. Ekonomi yang mulai membaik sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang memicu peningkatan kebutuhan energi

2. Ketimpangan harga yang tinggi antara solar subsidi dan non-subsidi, sebab lonjakan harga migas dunia. Akibatnya pengguna solar non-subsidi beralih menggunakan yang bersubsidi.

Baca Juga: Kenaikan BBM Pertamax Tidak Menimbulkan Inflasi, Ini Kata Pengamat !

“Kemudian yang juga patut diduga adalah adanya penyimpangan penggunaan solar bersubsidi oleh pihak yang tidak berhak, terutama sektor industri,” katanya.

Mulyanto mengatakan ketimpangan harga solar subsidi dan tidak sangat besar yaitu Rp7.800 per liter.

Terkait hal tersebut, sebelumnya Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan bahwa mobil truk batu bara tidak diperbolehkan mengisi solar subsidi sesuai undang-undang.

Pihaknya juga akan segera mengkaji ulang skema baru terkait hal tersebut.

Baca Juga: Jangan Malas! Aktifitas ini Harus Dilakukan Saat Ramadhan

“Karena mobil truk pengangkut batu bara itu merupakan industri besar yang tidak menerima subsidi solar dari pemerintah atau memakai BBM subsidi,” tuturnya.

Pihak Pertamina juga akan mempertimbangkan kembali kebijakan yang sudah ada, serta menetapkan skema bisnis baru agar menjadi lebih tertib. ***

 

Editor: Syamsul Maarif

Sumber: Antara News

Tags

Terkini

Terpopuler