Network
BERITA KBB – Forum Honor Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) merasakan ketidakpastian soal kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diajukan Pemda KBB ke pemerintah pusat.
Dengan kondisi itu, mereka mempertanyakan berapa kuota yang diajukan oleh pemerintah daerah. Pemda dinilai tidak serius menyikapi hal ini.
"Buktinya sampai kini, berapa kuota yang diajukan dan siapa saja yang masuk kriteria, kami belum tahu," kata Ketua Forum Honor Daerah KBB, Mochamad Nurdin, Selasa, 16 Februari 2021.
Baca Juga: Lahir 17 Februari: Marie Thomas, Dokter Wanita Pertama Indonesia yang Muncul di Doodle Google
Baca Juga: Fordaf NU KBB Wujudkan Daiyah Teguh, Tangguh, dan Berkomitmen Kebangsaan
Pihaknya berharap ada asas berkeadilan bagi mereka yang sudah berusia di atas 35 tahun dan memiliki masa kerja sudah lama bisa menjadi prioritas.
Hal itu juga tetap mengacu tahapan yang disyaratkan sesuai dengan PP 49 Tahun 2018, yang dijabarkan Permenpan No 2 tahun 2019, serta Permenpan No 72 tahun 2020 tentang PPPK.
Menurut Nurdin, guru honorer di daerah nasibnya sangat memprihatinkan khususnya dari aspek kesejahteraan dan beban kerja.
