Network
BERITA KBB -Informasi dan isu-isu hangat terkait pelayanan pemerintahan berbasis elektronik diangkat menjadi tema diskusi pada Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis IPDN Ke-68.
Kegiatan ini dilaksanakan di Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor dengan dihadiri oleh kurang lebih 3.672 peserta, baik yang hadir secara luring maupun daring. Tema “Percepatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Rangka Transformasi Digitalisasi Pemerintahan”, diangkat selaras dengan program pemerintah yang selalu digaungkan oleh Presiden RI.
Rektor IPDN, Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M mengatakan bahwa digitalisasi pada saat ini merupakan kebutuhan masyarakat, “Masyarakat perlu pelayanan yang cepat dengan tetap dilandasi norma-norma dan etika yang tinggi. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah yang kini terus menggelorakan sistem pelayanan berbasis elektronik”, tuturnya.
Masih menurutnya, pada tahun 2022 capaian pelaksanaan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) Indonesia masih mencapai angka 2,34% atau dinilai cukup. “Pelaksanaan SPBE ini dirasa belum maksimal, masih terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya yakni belum adanya grand design pemerintahan transformasi digital nasional yang didalamnya terdapat transformasi regulasi, transformasi kelembagaan, transformasi pencapaian tahapan atau road map, transformasi penyiapan literasi publik, transformasi infrastruktur. Inilah yang nantinya dapat kita diskusikan dalam seminar ini”, ujar Hadi.
Baca Juga: Ini Dia Daftar 28 Pemain Timnas Indonesia Pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Melawan Vietnam
Tak hanya permasalahan di atas, transformasi digitalisasi pun masih terbentur dengan tidak sampainya akses digitalisasi di daerah-daerah terpencil. “Perkembangan digitalisasi sejak 2001 di Indonesia hanya sebatas mengubah dokumen yang tadinya kertas menjadi dokumen digital namun tidak ada korelasinya dengan tata kelola pemerintahan manual menjadi digital, sehingga pelayanan kepada masyarakat masih terasa berbelit-belit dan lamban, belum lagi susahnya akses digitalisasi yang didapat oleh masyarakat di daerah terpencil”, ungkapnya.
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenpanRB Nanik Murwati, S.E., M.A, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Dr. Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si, Direktur Pengelolaan Informasi Data Kependudukan, Dirjen Dukcapil Kemendagri Dra. Handayani Ningrum, SE., M.Si, Sekda Surabaya Dr. Ikhsan S.Psi., M.M dan Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Dr. Halilul Khairi, M.Si didapuk menjadi narasumber pada diskusi kali ini.
Menurut Nanik Murwanti, digitalisasi merupakan faktor kunci untuk mewujudkan jalan tol pelayanan, “Transformasi digital akan menjadi fondasi untuk mempercepat pembangunan. Selain itu, urgensi penyelenggaraan SPBE adalah untuk memudahkan warga mengakses layanan publik, menaikan indeks persepsi korupsi dan tingkat kemudahan berbisnis dan indeks penegakan hukum. Jadi bisa dikatakan bahwa SPBE yang baik akan berdampak positif pula kepada indeks pembangunan, indeks persepsi korupsi, indeks penegakan hukum dan tingkat kemudahaan berusaha”, ujarnya.
Baca Juga: Kisah Tertawan Hati 7 Maret 2024 Mario Mesra Dengan Soraya, Alya Hanya Bisa Menangis
